Konsep Human Security dalam Proses Peace-building di Aceh
November 27, 2007 by Deri Marret
Filed under Pertahanan Keamanan, Politik
Tanggal 29 November 2007, tepatnya hari Kamis, Departemen Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia mengadakan sebuah seminar yang mengangkat tema “Masa Depan Aceh Paska MoU Helsinki dalam Kerangka Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Terdapat beberapa sub-tema yang akan dibahas dalam seminar tersebut tentunya terkait dengan proses rehabilitasi pembangunan paska penandatanganan MoU (Memorandum of Understanding) Helsinki seperti peranan Pemerintah Daerah NAD dalam mengelola Propinsi NAD secara terintegrasi dalam Kerangka NKRI, langkah-langkah antisipatif terhadap tantangan di bidang politik, hukum dan pembangunan Good Governance paska MoU Helsinki, Membangun Perekonomian Aceh yang transparan dan bebas dari tekanan dan intimidasi kelompok tertentu, dan alternatif Peace-Building yang ideal bagi Aceh dalam kerangka keutuhan NKRI dan stabilitas keamanan internal. Dalam seminar tersebut juga akan hadir pembicara-pembicara yang kompeten di bidangnya masing-masing.
Memang, paska penandatanganan MoU yang menandakan berakhirnya kekerasan bersenjata antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang telah terjadi selama tiga dekade, Aceh masih memiliki potensi konflik yang cukup besar. Konflik laten di Aceh berpotensi untuk mengalami eskalasi menjadi konflik yang lebih nyata. Post-Conflict Building Measure dan sistem peringatan dini (early warning system) harus segera diterapkan demi mencegah eskalasi konflik laten menjadi kekerasan bersenjata. Selama dua tahun belakangan, pemerintah, dengan segenap pihak lainnya yang membantu, berusaha membangun kembali Aceh setelah kekerasan bersenjata berkepanjangan yang telah merusak tatanan masyarakat Aceh baik politik, ekonomi, maupun sosial-budaya. Melalui Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi (BRR) serta Badan Reintegrasi-Damai Aceh (BRA), pemerintah berusaha membangun kembali kondisi politik, infrastruktur ekonomi, dan tatanan sosial masyarakat Aceh.
Mungkin kekhawatiran akan hal tersebut juga yang mendorong pihak militer TNI melalui ‘tangan’ Departemen Hubungan Internasional mengadakan seminar tentang Aceh dalam kerangka keutuhan NKI. Tidak ada yang salah dari kenyataan bahwa kedua pihak tersebut bekerjasama mengadakan seminar tersebut, walaupun pastinya terdapat ‘pesan-pesan’ khusus yang diharapkan oleh pihak sponsor. Namun, tidak ada salahnya juga jika kritik yang membangun juga harus dilayangkan kepada penyelenggaraan seminar ini. Selain tema yang sangat melekat dengan gambaran militer, kali ini saya juga akan mempertanyakan kepadanan antara konsepsi militer Indonesia tentang security dan beberapa sub-tema yang akan diangkat dalam seminar. Hal ini penting karena dalam mewujudkan kebijakan yang efektif dalam perdamaian di Aceh kedua hal tersebut harus seiring sejalan diterapkan dalam implementasinya.
Human security dalam kebijakan dan implementasinya terkait erat dengan konsep Peace-building. Laporan PBB yang berjudul An Agenda for Peace, menggariskan bahwa konsep Peace-building disini merupakan proses yang lebih dekat dengan kondisi paska konflik dimana bertujuan mengidentifikasi dan mendukung struktur-struktur yang akan dapat memperkuat dan mengokohkan perdamaian guna mencegah konflik muncul kembali dengan mengidentifikasi akar-akar penyebab konflik. Tujuan dari post-conflict peace-building tersebut tidak lain adalah menciptakan faktor-faktor untuk membentuk institusionalisasi perdamaian. Walaupun masih banyak perdebatan tentang faktor-faktor tersebut, namun secara garis besar faktor-faktor tersebut diarahkan pada kebutuhan dasar manusia, yang jika merasa mendapatkan ancaman maka akan menimbulkan konflik. Stabilitas sosial, keamanan internal, peluang ekonomi, standar hidup yang layak, dan pengakuan akan identitas dan eksistensi merupakan kebutuhan-kebutuhan dasar manusia. Semua itu harus dilakukan dalam kerangka pemahaman akan pentingnya asistensi membangun kapasitas masyarakat untuk menyelesaikan konflik tanpa kekerasan.
Konsep human security dalam proses peace-building tersebut dapat diaplikasikan pada kasus Aceh. Jika ditanya alternatif peace-building yang ideal bagi proses perdamaian di Aceh, maka jawaban yang tepat adalah bagaimana proses tersebut dapat menyelesaikan permasalahan yang menjadi akar konflik di Aceh. Terdapat beberapa masalah yang menjadi isu utama dalam konflik Aceh. Pengakuan akan Aceh sebagai wilayah khusus dengan penerapan hukum Syariah, kesejahteraan ekonomi, dan sentralisasi politik merupakan faktor-faktor utama yang menjadi penyebab konflik.Dengan memperhatikan akar masalah dari konflik Aceh tersebut di atas maka seharusnya pemerintah lebih memusatkan perhatian pada status otonomi khusus Aceh, peningkatan kesejahteraan ekonomi propinsi NAD, dan desentralisasi politik yang mengangkat peran ulama sebagai pemimpin politik dan moral masyarakat Aceh.
Terkait dengan peran militer dalam post-conflict peace-building, maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama, respon pemerintah yang menggunakan kekuatan militer yang berlebihan dan penerapan Daerah Operasi Militer (DOM) terhadap gerakan milisi di Aceh telah terbukti gagal dalam menyelesaikan konflik dan perlawanan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Kedua, pengiriman kekuatan militer yang berlebihan dan penerapan Daerah Operasi Militer (DOM) tersebut telah menyebabkan timbulnya pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan pihak militer terhadap masyarakat Aceh. Ketiga, pelanggaran-pelanggaran tersebut menimbulkan kebencian dan stigma negatif terhadap keberadaan militer (termasuk kepolisian) di benak masyarakat Aceh. Dengan melihat kenyataan tersebut di atas maka, pihak militer harus mengubah konsepsi mereka tentang security, yang awalnya hanya berkaitan dengan masalah-masalah militer saja meluas kepada masalah-masalah ekonomi, politik, dan sosial-budaya. Dengan ini, sangat diharapkan peran militer (termasuk kepolisian) dalam peace-building paska konflik di Aceh. Peran militer sangat menentukan dalam keberhasilan proses peace-building karena memiliki posisi yang berpengaruh saat ini dalam proses perdamaian di Aceh. Jangan sampai atas nama Kesatuan dan Keutuhan NKRI (seperti yang kental dalam tema seminar), pemerintah dan militer mengulang kembali justifikasi tindakan kekerasan dan sikap aroganitas terhadap penyelesaian konflik Aceh di kemudian hari.
Menyangkut tema seminar yang dibahas pada awal tulisan, konsepsi militer dan kepolisian tentang security patut dipertanyakan sejauh mana mereka menyandarkan pada konsep human security dalam proses peace-building yang diterapkan di Aceh. Jika tidak, maka seminar tersebut, yang menurut saya memiliki bahasan-bahasan yang sesuai dengan konsep human security dalam proses peace-building, tidak akan memiliki efektifitas baik dalam level kebijakan maupun implementasi di lapangan.
Oke thanks Deri yang udah mau ngasi artikel buat portalHi.
Terus terang aja, sebenarnya ada poin besar yang ingin disampaikan oleh Deri namun buat gw, jadi tertutup oleh analisa sejarah dan konsep yang membuat tulisan ini menjadi sangat panjang dan jadi nggak jelas arahnya kemana.
Begini, gw yakin Deri pengen bilang bahwa konsep militeristik tidak cocok diterapkan di Aceh. Deri menyebutkan contoh DOM dan Darurat Militer ala Megawati sebagai contoh preseden yang buruk dan tidak usah diulang lagi. Konflik di Aceh harus diselesaikan ke akar konflik yaitu kemiskinan dan pengangguran. Sebenarnya apabila Deri fokus pada poin tersebut sudah sangat bagus.
Apalagi bisa mengungkap konspirasi antara Departemen HI UI dengan TNI dalam menyelenggarakan seminar itu. Mengapa TNI mau memberikan uang yang cukup besar kepada departemen HI UI untuk membua seminar itu? Nah, ini menjadi topik yang menarik dan membuat tulisan Deri menjadi tidak datar dan lebih seru.
sori..gw nggak ngeliat kritik terhadap seminarnya di mana?
padahal gw udah semangat bacanya, hehehehe
gw siapin posting balasan di blog gw besok!
udah saya tulis tuh!
sebenarnya tulisan ini bukan mengkritik teknis acara seminar..tapi lebih kepada nilai kenapa diadakannya seminar tersebut..
yang mau diangkat di tulisan tersebut adalah bagaimana pemahaman pihak militer (yang menjadi sponsor seminar) terhadap konsep human security n peace-building yang terkandung dalam beberapa tema yakni mencakup good governance, pembangunan ekonomi, politik.
kalau pihak militer belum memiliki konsep tersebut dalam level kebijakan dan operasional mereka..maka seminar ini menurut saya akan sia-sia diadakan..yah, cuma sebatas di bibir saja..
walaupun semua pihak dari pemerintah, NGO, civil society, partai politik, n badan sipil lainnya berusaha menciptakan situai yang kondusif di Aceh,,akan percuma jika pihak militer masih memakai konsep security kuno (yang hanya bernilai miiter)..justru perubahan dalam militer yang harus diusahakan. pihak militer sudah menjadi momok menakutkan di dalam sistem masyarakat Aceh. apalagi dalam proses peace-building ini pihak militer lah yang sekarang dominan hadir ditengah masyarakat.
saya mempertanyakan intention dan maksud dari pihak militer mendanai penyelenggaran seminar. dengan menggunakan jargon-jargon “atas nama Keutuhan dan Kesatuan dalam kerangka NKRI”..menurut saya jargon tersebut masih bernilai dogmatis,,apalagi jargon tersebut lah yang menjustifikasi penggunaan kekuatan militer di Aceh pada masa DOM di Aceh selama belasan tahun ..
pada akhirnya harus ada reformasi kebijakan dan operasional yang berlandaskan human security and peace-building dalam tubuh militer sendiri, kalau mereka memiliki niat untuk menciptakan kesejahteraan dan perdamaian di Aceh. kalau tidak maka akan ada kontradiksi antara diri mereka sendiri (militer) dengan nilai-nilai terkandung di dalam sub-sub tema seminar
kalo menurut saya sebagai orang yang sangat awam sih knapa orang-orang Cila***ap mau mendanai adanya seminar kemarin ya gampang aja… ini sudah akhir tahun dan masih ada sisa anggaran yang akan sia-sia jika dihabiskan begitu saja… kaitannya dengan membiayai seminar apa??? gampang aja… orang-orang cilangkap masih perlu merencanakan apa yang mau mereka lakukan buat tahun anggaran depan khususnya terhadap Aceh… kalau ada indikasi gerakan-gerakan tidak wajar mungkin perlu tindakan yang extraordinary… tapi kalo kita bercermin dari hasil seminar kemarin, paling tidak menurut saya tindakan yang extraordinary itu tidak diperlukan minimal buat tahun depan lah…. jadi lumayan kan? menghabiskan sisa anggaran untuk merencanakan apa operasi yang harus dilakukan tahun depan….
bagi aku milliter memang harus disingkirkan di Aceh. ingat, sejarah tak bisa dilupakan, bagaimana serdadu menghancurkan sendi-sendi kehidupan masyarakat Aceh. sekarang di Aceh telah dibentuk Bintara Pengontrol Desa. ini merupakan bom waktu terhadap kehidupan masyarakat Aceh. Tragedi Tanah Gayo merupakan konspirasi militer yang dengan elit politik yang pro ALA. Ingat itu..!!