Memilih Demokrasi untuk Indonesia
October 8, 2007 by Pandu Utama Manggala
Filed under Politik
“Supaya tercapai suatu masyarakat yang berdasarkan keadilan dan kebenaran, haruslah rakyat insyaf akan haknya dan harga dirinya. Kemudian haruslah ia berhak menentukan nasibnya sendiri perihal bagaimana ia mesti hidup dan bergaul”
-Mohammad Hatta-
Diskursus demokrasi di Indonesia tak dapat dipungkiri, telah melewati perjalanan sejarah yang demikian panjangnya. Berbagai ide dan cara telah coba dilontarkan dan dilakukan guna memenuhi tuntutan demokratisasi di negara kepulauan ini. Usaha untuk memenuhi tuntutan mewujudkan pemerintahan yang demokratis tersebut misalnya dapat dilihat dari hadirnya rumusan model demokrasi Indonesia di dua zaman pemerintahan Indonesia, yakni Orde Lama dan Orde Baru. Di zaman pemerintahan Soekarno dikenal yang dinamakan model Demokrasi Terpimpin, lalu berikutnya di zaman pemerintahan Soeharto model demokrasi yang dijalankan adalah model Demokrasi Pancasila. Namun, alih-alih mempunyai suatu pemerintahan yang demokratis, model demokrasi yang ditawarkan di dua rezim awal pemerintahan Indonesia tersebut malah memunculkan pemerintahan yang otoritarian, yang membelenggu kebebasan politik warganya.
Dipasungnya demokrasi di dua zaman pemerintahan tersebut akhirnya membuat rakyat Indonesia berusaha melakukan reformasi sistem politik di Indonesia pada tahun 1997. Reformasi yang diperjuangkan oleh berbagai pihak di Indonesia akhirnya berhasil menumbangkan rezim Orde Baru yang otoriter di tahun 1998. Pasca kejadian tersebut, perubahan mendasar di berbagai bidang berhasil dilakukan sebagai dasar untuk membangun pemerintahan yang solid dan demokratis. Namun, hingga hampir sepuluh tahun perubahan politik pasca reformasi 1997-1998 di Indonesia, transisi menuju pemerintahan yang demokratis masih belum dapat menghasilkan sebuah pemerintahan yang profesional, efektif, efisien, dan kredibel. Demokrasi yang terbentuk sejauh ini, meminjam istilah Olle Tornquist hanya menghasilkan Demokrasi Kaum Penjahat, yang lebih menonjolkan kepentingan pribadi dan golongan ketimbang kepentingan rakyat sebagai pemilik kedaulatan. Tulisan ini berusaha menguraikan lebih lanjut bagaimana proses transisi menuju konsolidasi demokrasi di Indonesia belum menuju kepada proses yang baik, karena masih mencerminkan suatu pragmatisme politik. Selain itu di akhir, penulis akan berupaya menjawab pilihan demokrasi yang bagaimana yang cocok untuk diterapkan di Indonesia.
Munculnya Kekuatan Politik Baru yang Pragmatis
Pasca jatuhnya Soeharto pada 1998 lewat perjuangan yang panjang oleh mahasiswa, rakyat dan politisi, kondisi politik yang dihasilkan tidak mengarah ke perbaikan yang signifikan. Memang secara nyata kita bisa melihat perubahan yang sangat besar, dari rezim yang otoriter menjadi era penuh keterbukaan. Amandemen UUD 1945 yang banyak merubah sistem politik saat ini, penghapusan dwi fungsi ABRI, demokratisasi hampir di segala bidang, dan banyak hasil positif lain. Namun begitu, perubahan-perubahan itu tidak banyak membawa perbaikan kondisi ekonomi dan sosial di tingkat masyarakat.
Perbaikan kondisi ekonomi dan sosial di masyarakat tidak kunjung berubah dikarenakan adanya kalangan oposisi elit yang menguasai berbagai sektor negara. Mereka beradaptasi dengan sistem yang korup dan kemudian larut di dalamnya. Sementara itu, hampir tidak ada satu pun elit lama berhaluan reformis yang berhasil memegang posisi-posisi kunci untuk mengambil inisiatif. Perubahan politik di Indonesia, hanya menghasilkan kembalinya kekuatan Orde Baru yang berhasil berkonsolidasi dalam waktu singkat, dan munculnya kekuatan politik baru yang pragmatis. Infiltrasi sikap yang terjadi pada kekuatan baru adalah karena mereka terpengaruh sistem yang memang diciptakan untuk dapat terjadinya korupsi dengan mudah.
Selain hal tersebut, kurang memadainya pendidikan politik yang diberikan kepada masyarakat, menyebabkan belum munculnya artikulator-artikulator politik baru yang dapat mempengaruhi sirkulasi elit politik Indonesia. Gerakan mahasiswa, kalangan organisasi non-pemerintah, dan kelas menengah politik yang ”mengambang” lainnya terfragmentasi. Mereka gagal membangun aliansi yang efektif dengan sektor-sektor lain di kelas menengah. Kelas menengah itu sebagian besar masih merupakan lapisan sosial yang berwatak anti-politik produk Orde Baru. Dengan demikian, perlawanan para reformis akhirnya sama sekali tidak berfungsi di tengah-tengah situasi ketika hampir seluruh elit politik merampas demokrasi. Lebih lanjut, gerakan mahasiswa yang pada awal reformasi 1997-1998 sangatlah kuat, kini sepertinya sudah kehilangan roh perjuangan melawan pemerintahan. Hal ini bukan hanya disebabkan oleh berbedanya situasi politik, tetapi juga tingkat apatisme yang tinggi yang disebabkan oleh depolitisasi lewat berbagai kebijakan di bidang pendidikan. Mulai dari mahalnya uang kuliah yang menyebabkan mahasiswa dituntut untuk segera lulus. Hingga saringan masuk yang menyebabkan hanya orang kaya yang tidak peduli dengan politik.
Akibat dari hal tersebut, representasi keberagaman kesadaran politik masyarakat ke dunia publik pun menjadi minim. Demokrasi yang terjadi di Indonesia kini, akhirnya hanya bisa dilihat sebagai demokrasi elitis, dimana kekuasaan terletak pada sirkulasi para elit. Rakyat hanya sebagai pendukung, untuk memilih siapa dari kelompok elit yang sebaiknya memerintah masyarakat.
Memilih Demokrasi untuk Indonesia?
Pertanyaan yang muncul dari kemudian adalah,”Lantas, jika reformasi 1998 juga belum dapat menentukan bagaimana model demokrasi yang cocok bagi Indonesia, apakah demokrasi memang tidak cocok bagi Indonesia?”. Menanggapi pertanyaan diatas, penulis perlu menekankan untuk memisahkan antara demokrasi sebagai sistem politik dengan demokrasi sebagai sebuah nilai. Demokrasi adalah sebuah nilai yang memberikan kebebasan dan partisipasi masyarakat. Dengan demokrasi, para warga negara dapat dilibatkan dalam proses pembuatan kebijakan. Idealismenya, setiap individu berhak menentukan segala hal yang dapat mempengaruhi kehidupannya, baik dalam kehidupan personal maupun sosial. Selain itu, demokrasi juga adalah cara yang efektif untuk mengontrol kekuasaan agar tidak menghasilkan penyalahgunaan wewenang.
Penulis melihat bahwa masa transisi di Indonesia yang masih belum menunjukan kehidupan demokrasi yang baik lebih dikarenakan negara hukum yang menjadi landasan Indonesia belum dapat mengkonsolidasikan demokrasi. Persyaratan untuk menuju konsolidasi demokrasi akhirnya memang sangat bertumpu pada proses reformasi hukum. Hukum harus diciptakan untuk memberikan jaminan berkembangnya masyarakat sipil dan masyarakat politik yang otonom, masyarakat ekonomi yang terlembagakan, dan birokrasi yang mampu menopang pemerintahan yang demokratis. Hukum harus dikembangkan untuk memperkuat masyarakat sipil (civil society) agar mampu menghasilkan alternatif-alternatif politik dan mampu mengontrol dan memantau pemerintah dan negara ketika menjalankan kekuasaannya.
Oleh karena itu, penulis melihat masih ada harapan bagi Indonesia di masa yang akan datang. Walaupun banyak yang skeptis bahwa masa depan politik di Indonesia akan menuju kearah yang lebih baik. Namun perkembangan yang terjadi belakangan ini dapat dijadikan setitik harapan bagi masa depan Indonesia. Yang perlu dicatat adalah jangan sampai kita terjebak dalam demokrasi prosedural saja dan melupakan ketertinggalan masyarakat secara ekonomi maupun sosial. Masalah-masalah sosial yang secara jelas mengancam integrasi bangsa ini dan juga berbagai kasus kelaparan harulah cepat diselesaikan. Seiring dengan perbaikan sistem politik dan juga aktor-aktor yang terlibat didalamnya.
Tentu langkah awalnya kembali kepada kita, masyarakat Indonesia. Bisakah kita menjadi artikulator demokrasi dan menyebarkan diskursus guna menyempurnakan model demokrasi bagi Indonesia?
Mari berdiskusi dan berbagi. Toh, ini cuma provokasi.
Saya tidak setuju dengan beberapa hal yang dikatakan oleh penulis. Apabila Anda pernah membaca tulisan Anwar Ibrahim atau pernah mendengarkan seminarnya, maka Anda akan mengerti bahwa demokrasi Indonesia sudah jauh lebih baik dibandingkan negara-negara di Asia Tenggara bahkan di Asia.
Tidak selamanya negara dengan demokrasi sebenarnya memiliki kesejahteraan negara yang bagus. Itu dua hal yang berbeda, bukan satu paket. Tapi intinya adalah kita patut bersyukur dengan kebebasan bereskpresi dan berpendapat dalam bangsa Indonesia. Kebebasan yang tidak Anda dapat di Malaysia, Singapura apalagi Myanmar (Internetnya aja diputus.)
“…Menanggapi pertanyaan diatas, penulis perlu menekankan untuk memisahkan antara demokrasi sebagai sistem politik dengan demokrasi sebagai sebuah nilai…”
–> How do you do this? How and where do you get this idea of dividing?
“…Hukum harus dikembangkan untuk memperkuat masyarakat sipil (civil society) agar mampu menghasilkan alternatif-alternatif politik dan mampu mengontrol dan memantau pemerintah dan negara ketika menjalankan kekuasaannya. …”
–> so, where’s to begin? civil society first or state institutions first?
“…Bisakah kita menjadi artikulator demokrasi dan menyebarkan diskursus guna menyempurnakan model demokrasi bagi Indonesia?…”
–> How this would be done? Why?
memang dalam konteks apapun demokrasi dalam negara yang belum terkonsolidasi menjadi seperti playboy or playgirl yang menawan dan akan berjanji meakhiri persoalan2 kebangsaan dan negara. ini karena postur demokrasi sendiri sangat luwes, tidak seperti sistem2 politik lainnya. nah, indonesia sekarang ini terjebak dalam perangkap itu sehingga demokrasi yang seharusnya mampu berbuat banyak justru melahirkan oligarkhi si sana sini. tulisan saudara pada konteks ini memang cukup mewakili keaadaan tersebut, karena pada hakekatnya demokrasi juga tidak bisa dipisahkan begitu saja dari hal2 yang berkarakter membangun, baik pada level kesejahteraan rakyat yang telah menyerahkan sebagaian kedaulatannya kepada negara penyelenggara maupun pelembagaan komponen-komponen politik negara. hanya saja, menurut saya demokratisasi di indonensia akan tetap seperti ini jika para artikulator2 yang anda sebutkan tidak mampu memunculkan identitas kebngasaan indonesia sebagai penopang demokrasi ala indonesia. sehingga nilai universal yang dibawa sistem demokrasi menjadi bersahabat dengan local wisdoms bangsa ini. itulah tugas kita semua memulai untuk tidak menstrasfer nilai barat ansich namun memulai menjaga dan meyakini nilai-nilai lokal yang sungguh sangat arif, karena kita yang tau medan bangsa ini bukan bush, hutington, diomond, dahl, fukuyama atau bahakan aristoteles. thank u
memang dalam konteks apapun demokrasi dalam negara yang belum terkonsolidasi menjadi seperti playboy or playgirl yang menawan dan akan berjanji meakhiri persoalan2 kebangsaan dan negara. ini karena postur demokrasi sendiri sangat luwes, tidak seperti sistem2 politik lainnya. nah, indonesia sekarang ini terjebak dalam perangkap itu. sehingga demokrasi yang seharusnya mampu berbuat banyak justru melahirkan oligarkhi si sana sini. tulisan saudara pada konteks ini memang cukup mewakili keaadaan tersebut, karena pada hakekatnya demokrasi juga tidak bisa dipisahkan begitu saja dari hal2 yang berkarakter membangun (goal) , baik pada level kesejahteraan rakyat diamana rakyat telah menyerahkan sebagaian kedaulatannya kepada negara sebagai penyelenggara pemerintahan maupun pelembagaan komponen-komponen politik negara. hanya saja, menurut saya demokratisasi di indonensia akan tetap seperti ini jika para artikulator2 yang anda sebutkan tidak mampu memunculkan identitas kebngasaan indonesia sebagai penopang demokrasi ala indonesia. ini bertujuan supaya nilai universal yang dibawa sistem demokrasi menjadi bersahabat dengan local wisdoms bangsa ini. itulah tugas kita semua memulai untuk tidak menstrasfer nilai barat ansich namun memulai menjaga dan meyakini nilai-nilai lokal yang sungguh sangat arif, karena kita yang tau medan bangsa ini bukan bush, hutington, diomond, dahl, fukuyama atau bahakan aristoteles. thank u
Identitas memang menjadi motor penggerak dari sistem yang berjalan. Siapa kita? Kita adalah entitas yang membedakan dengan yang-lain.
Sistem kita bukan demokrasi, tapi mobokrasi. Mobokrasi mempunyai dasar: hasrat (libido) yang menggerakkan, lingkungan dalam sistem adl anarkhi, nilainya absurd, dan input-outputnya selalu gak nyambung. Sistem seperti ini terjadi karena banyak orang yang tidak mempunyai pendidikan rata2. Jadi kita pada akhirnya gak butuh orang pinter, cerdas, kreatif. kita butuh orang yang rata2 bodoh saja. rata2 bodoh bisa membuat sistem yang menurut lingungannya baek. soalnya jika ada satu atau dua orang yang pinter, nanti diukur gila atau bodoh pula. Oleh sebab itu, orang2 seperti itu, konsekwensinya ya akan lari keluar negeri.
saya menginginkan keadilan di amerika serikat ditegakkaan jika obama menang!
@Ririk Eko
Nggak ada jaminan bahwa jika Obama menang maka keadilan di Amerika akan ditegakkan, memang para Republikan selama ini populer dengan tindakan intervensinya, namun itu semua dipatahkan oleh Demokrat erat Clinton pasca George Bush Sr, dan sekarang dilanjutkan anaknya. Amerika sudah adil tapi tidak untuk keadilan politik luar negeri.
@Musa
Standar yang kita terapkan sekarang cenderung lebih tinggi daripda ekspetasi yang perlu digunakan. Demokrasi Indoensia saat ini secara teoritis memang telah sejajar dengan dunia barat tapi tidak secara teknis,…
Maklum kita baru demokrasi sekitar 10 tahun dibandingkan AS yang telah 200 tahun…
gw pengen yg kalian perdebatin disini bisa diterapkan di Indonesia tercinta, biar Indonesia tidak diremehkan dan selalu tertindas.
memang Demokrasi Indonesia lebih baik drpd negara2 di Asia tetapi apakah semua itu jaminan ketidak berdayaan Indonesia di mata Asia..pikirkan sendiri bagaimana Indonesia di mata negara tetangga (Malaysia)?????
$@#@%&*(^%$@@#
memangnya Amerika yg sudah lama menerapkan demokrasi juga sejahtera???
yg saya pelajari di kuliah,,ada esensi demokrasi yaitu trial and error..lalu rakyat yg harus jadi kelinci percobaan tersebut??
apa benar demokrasi menjamin kebebasan berpendapat???di amerika sendiri,,,tidak ada hal itu
demokrasi sangat tidak masuk akal tau…..bodoh kalao org memakai sistem demokrasi.
@gayong
komentar anda akan terdengar lebih brilian kalau anda bisa memberikan alasannya.
Saya sendiri berpendapat mungkin kita bisa meniru opsi demokrasi terbatas seperti yang dilakukan china.
Tapi kalau kita melihat sejarah jepang yang sukses dengan demokrasinya, mungkin kita bisa berpikir juga: kalau jepang saja bisa, harusnya yang lain juga bisa.
Apakah kestagnanan demokrasi di Indonesia, lebih disebabkan karena masalah kultur? Apa pada dasarnya pemerintahan di Indonesia sebetulnya masih bermental feodalisme?
thanks banyak.,.
berkat tulisan anda ini, saya bisa menyelesaikan tugas kewarganegaraan yang bikin saya bingung. ini menjadi referensi yang sangat bagus dan berguna bagi mahasiswa dan juga pemerintah kita yang Terhormat.
salam kenal.,.
Tengkyu banget, buat kalian-kalian yang udah pada kasih comment and especially for the writer..
Berkat kalian, aku juga bisa ngerjain persentasi aku yang bahas masalah demokrasi di Indonesia yang super ribet.. Ini tugas akhir semster aku di SMA..
Thanks banget, GBU all..
akhirnya…
berkat tulisan ini q bs nyelesain tugas kewarganegaraan
semoga Indonesia tercinta ini bisa menjadi negara yang bisa diakui seantero dunia
HIDUP ONDONESIA
menurut gw sih,, kita masih banyak warga kita yang belum punya mental demokrasi..
contoh kecilnya aja ni, jadi good winner and good loser…wah dalam segala aspek hal itu belum begitu keliatan tuh…ketika SBY menjadi presiden,, megawati ga mau kasih selamat..tapi lihat hillary yang memberi ucapan selamat kepada obama kemaren setelah obama menang di pemilihan capres dari demokrat..
menurut gw,,mental kita masih perlu dibina lagi nih,,biar bisa menjadi masyarakat yang bisa menjalankan demokrasi dengan baik..
demokrasi sangat berpengaruh karena kalau tidak ada demokrasi seseorang tidak akan bebas mengeluarkan pendapat.,
tetapi disayangkan di Indonesia demokrasi itu disalah gunakan.
aduh hari gini masih ngomongin demokrasi basi tau!!!
sebab percuma saja di kita memakai sistem demokrasi kalo pemerintahannya tidak mau diajak demokrasi.,
katanya ada demokrasi bebas berpendapat???
tapi kenyataannya aspirasi rakyat gak pernah didengarkan.,walaupun didengarkan masuk telinga kiri keluar telinga kanan.
apa itu demokrasi……?
Jgn terlalu bangga akan demokrasi.
di lihat dari sejarahnya, demokrasi pertama x berada di US.
dimana demokrasi itu berarti dari rakyat untuk rakyat, civil society… tp pada kenyatanny di negara tersebut tidak ada penerapan demokrasi sesungguhnya. kebijakan politik dalam negri US liberal, perekonomian memakai sistem kapitalis, kebijakan luar negeri mereka mengandalkan Super Power Mereka.
jd dapat dikatakan demokrasi itu Bull Shit!!! terlalu komplex dan byk kebohongan dlm demokrasi.
negara kita harus memakai sistem Semi Otoriter agar rakyat yg pintar2 di Indonesia lebih terarah ke jalurnya… bukan sprti sekarang terlalu byk ikut campur urusan negara.
all 4 Indonesia, I’LL DO IT
DEMOKRASI = SUARA ORANG BODOH!
ORANG BODOH LEBIH BANYAK DARI ORANG PINTER.
ORANG YANG TIDAK PAKAI OTAK LEBIH BANYAK DARI ORANG YANG PAKAI OTAK.
ORANG TOLOL LEBIH BANYAK DARI ORANG YANG TIDAK TOLOL.
ORANG JAHAT LEBIH BANYAK DARI ORANG BAIK.
ORANG EGO LEBIH BANYAK DARI ORANG YANG BIJAK.
INTINYA…
YANG JELEK LEBIH BANYAK DARI YANG BAIK/BAGUS…
SEKARANG BANDINGKAN DENGAN DEMOKRASI, YANG GENCAR DI GEMBAR-GEMBORKAN DI SELURUH NEGERI.
PRINSIP DASAR DEMOKRASI = SUARA TERBANYAK ADALAH YANG MENANG ATAU MENJADI PENENTU SUATU KEPUTUSAN.
Lihat keterangan di: id.wikipedia.org
singkat cerita…
KALAU KITA MENEGAKAN, MEMPERJUANGKAN DAN MEMBELA DEMOKRASI BERARTI KITA MENDUKUNG SUARA TERBANYAK SEDANGKAN SUARA TERBANYAK ADALAH YANG JELEK, INGAT…
ORANG BODOH LEBIH BANYAK DARI ORANG PINTER.
ORANG YANG TIDAK PAKAI OTAK LEBIH BANYAK DARI ORANG YANG PAKAI OTAK.
ORANG TOLOL LEBIH BANYAK DARI ORANG YANG TIDAK TOLOL.
ORANG JAHAT LEBIH BANYAK DARI ORANG BAIK.
ORANG EGO LEBIH BANYAK DARI ORANG YANG BIJAK.
DSB… (silahkan improvisasi)
well… sudahkan anda bisa mempertimbangkan dengan bijak?…
NEGARA INI MAU DIBAWA KEMANA, UNTUK APA, BAGAIMANA MEKANISMENYA DLL… SUDAHKAH ADA GAMBARAN?… MANA YANG AKAN DIPERJUANGKAN?… TERUTAMA SETELAH MELIHAT REALITAS YANG ADA…
ANDA YANG BERPIKIR… ANDA PULA YANG MENENTUKAN BERADA DI POSISI MANAKAH ANDA… ORANG BODOH ATAU ORANG PINTAR….
Salam,
Uunk Jenggot
demokrasi “pancasila” tidak sama dengan DEMOKRASI. hal yang mendasar perbedaannya adalah MUSYAWARAH UNTUK MUFAKAT dalam pengambilan suatu keputusan.
sedangkan dalam sistim DEMOKRASI yang sekarang dianut indonesia , tidak pernah kita jumpai ‘kata mufakat’ dalam segala bentuk pengambilan keputusan. “yang ada,yang banyak yang menang” alias votting. Lihat saja pada sidang2 parlemen kita.
Ibaratnya negara ini suatu kereta api, pemerintah adalah awak kereta yang telah dipercaya semua penumpang untuk membawa ke tujuan dengan selamat. kalau ada orang yang berdiri di rel bermaksud menghalangi atau menghentikan kereta yang sedang melaju kencang tersebut, apa tindakan masinisnya?
KALAU MASINIS-NYA MASIH WARAS DAN BERAKAL SEHAT, MAKA DIA PASTI AKAN MENABRAK ORANG TERSEBUT.
saya rasa yang dilakukan pemerintahan ORDE BARU yang lalu, seperti perumpamaan tersebut di atas.
:em06:
Satu-satunya yang terjelek di Indonesia yang menghambat demokrasi adalah sulit mengakui masyarakat Minangkabau , sudah sejak dulu kala berdemokrasi.Hal itu , sangat dihambat oleh pemimpin di pusat.Yang puas memakai non egaliter.Nah, sekarang sudah sampai di titik terbuka dan efisiennya.Yang penting adalah menciptakan rakyata dengan segala bentuk demokrasi yang kuat berakar dari Minang itu sendiri.Jangan coba Barat.Karena kita akan terperangkap lagi ke dalam dewa barat.Yang sangat melelahkan :mendewakan diri.Semoga kita cepat mempelajari dan menerapkan kekuatan demokrasi yang efisien , non egaliter.Mari kita ciptakan pemerintahan yang bersih dan kuat. Rakyat yang bersarjana, yang menjamin kemakmuran yang jelas.JEpang bilang, 80% rakyatnya sarjana.Barulah negara itu kuat dan makmur. Tentu semua itu pemerintahan yang demokrasi yang terutama dijalani secara konsisten.Semoga Allah merestui.