EDUCATION AGAINST POVERTY

Ananda Ladeva Gumanti*

Indonesia merupakan negara yang sedang terpuruk kondisi sosial ekonominya sejak tahun 1997. Meskipun dalam pemberitaan media massa dikatakan Indonesia telah mulai bangkit dari keterpurukan ekonomi, namun bila dicermati lebih lanjut, pemberitan tersebut hanya menyajikan data-data statistik di sektor-sektor tertentu saja seperti fluktuasi nilai tukar dan inflasi. Bangga? Ya jelas tidak! Coba tengok pojok-pojok “perumahan” kumuh dibalik semua kemegahan jalan-jalan protokoler Jakarta. Lulusan sarjanapun tidak ubahnya dengan lulusan SMP atau SMU atau bahkan jika ingin lebih dramatisir lagi dengan lulusan SD. Mengapa dikatakan demikian?!

Karena pada kenyataannya banyak dari lulusan sarjana yang belum siap pakai selain itu persaingan amat sangat ketat di era globalisasi ini dan juga semakin sedikitnya lapangan pekerjaan yang tidak mumpuni dengan keahlian mereka. Jikapun ada perusahaan yang menerimanya, mereka hanya diberi gaji yang tidak sesuai dengan kemampuannya. Sampai detik inipun jika membicarakan pengangguran seakan akan pemerintah pusat selalu berkilah dan muncul dengan isu yang lebih hangat lagi di media massa dan berharap penyakit ini dengan sendirinya akan sembuh. Sesuatu yang mustahil.

Penulis berpikir bahwa dua penyakit ini yaitu kemiskinan dan pengangguran erat kaitannya dengan pendidikan yang berkualitas (mendapatkan pendidikan di Indonesia saja sulit apalagi jika harus dituntut mendapatkan pendidikan yang berkualitas!). Pendidikan yang berkualitas bukan hanya didapatkan dari bangku sekolah atau bangku kuliah (formal education) tetapi juga didapatkan dari jalur informal entah itu berupa kursus dengan keahlian masing-masing atau pengalaman secara umum.

Pendidikan dalam hal ini juga meliputi pendidikan politik kepada masyarakat umum. Penulis menyadari bahwa masyarakat terlanjur antipati terhadap hal-hal yang berbau politik yang disebabkan karena pengalaman yang tidak manis di masa lalu. Tetapi pendidikan politik ini merupakan hal yang penting. Selama ini banyak kesalahan serius yang terjadi di dunia internasional yang disebabkan karena pemahaman yang tidak benar terhadap perpolitikan.

Terorisme merupakan contoh yang nyata mengenai kesalahan berpikir tentang politik. Terorisme muncul disebabkan hanya karena satu hal yang mendasar yaitu ketidakpuasan terhadap pemerintah pusat yang sedang berkuasa, entah karena ketidakmerataan ekonomi, ketidakbebasan dalam berekspresi atau hal-hal lainnya. Ketidakpuasaan para teroris ini kemudian disalurkan dengan meneror pihak-pihak yang kadang tidak ada sangkut pautnya dengan sasaran yang hendak dituju. Para teroris ini melakukan “kegiatan” ini hanya untuk mendapatkan perhatian dari pemerintah bersangkutan agar mendengarkan apa kemauan mereka sehingga (semoga) keinginan mereka dapat tercapai. Tetapi untuk mendapatkan kemauan mereka, banyak pihak yang tidak bersalah menjadi korbannya. Bukannya simpati yang didapatkan oleh para teroris tersebut melainkan antipati.

Hal-hal radikal selalu terwujudkan karena pikiran radikal tersebut tidak mempunyai atau belum menemukan landasan berpikir yang seharusnya dimiliki oleh setiap orang di muka bumi ini yaitu perdamaian. Maksudnya adalah setiap keinginan sesulit apapun akan mudah terwujud bila dapat mengkomunikasikan dengan sangat baik kepada pihak yang bersangkutan, dalam hal ini Pemerintah. Setiap masyarakat dapat menyalurkan aspirasi kepada partai-partai politik dan badan legislatif (DPR). Tetapi lagi-lagi hal itu masih dalam tataran idealnya. Karena harus diakui, para politikus yang menjabat entah di Partai Politik atau badan pemerintahan lainnya ternyata belum mengerti benar tentang hal-hal yang berhubungan dengan politik. Mereka terlalu sibuk dengan rekening masing-masing sehingga kepentingan rakyat masih harus menunggu untuk mendapat perhatian mereka. Seandainya mereka mengerti dan sadar dengan jabatan yang sedang mereka emban maka tiap saat mereka akan selalu berpikir tentang cara yang efektif untuk mengangkat masyarakat Indonesia ini dari kemiskinan dan penyakit lainnya. Yang terjadi malah sebaliknya, mereka terlalu nyaman untuk duduk di kursi mereka.

Oleh karena itulah, Penulis berpikir bahwa sudah saatnya para PEMUDA untuk bangkit dan membangun negeri sendiri. Dimulai dengan memperoleh pendidikan yang mumpuni sebagai bekal untuk masa depan. Bekal utama yaitu pendidikan moral. Penulis sangat percaya bahwa meskipun para politikus dan para pejabat pemerintahan (seperti yang ditulis sebelumnya) mereka belum mengerti benar tentang politik tetapi paling tidak mereka tidak “putih” benar tentang politik, yang menjadi satu kekurangan mendasar dan sulit untuk dimaafkan adalah karena mereka tidak terlihat layaknya manusia yang mendapatkan pendidikan moral secara maksimal!

Pendidikan moral diperlukan agar kelak ketika seseorang duduk di pemerintahan atau menjabat apapun, ia tidak lupa dengan sumpah yang telah diucapkannya sebelum menjabat. Penulis pun percaya bahwa masa depan Indonesia masih bisa diubah dan dapat menjadi lebih baik lagi,,,jauh lebih lagi dengan satu syarat mutlak, para Pemuda Indonesia harus mendapat dan wajib menerima pendidikan yang berkualitas, selain itu para Pemuda pun harus sadar bahwa masa depan Indonesia bukan berada di tangan angkatan 45,50,60 melainkan berada di tangan kita saat ini. Semoga sejalan dengan waktu kesadaran tersebut dapat terbangun, bukan lagi dalam tataran mimpi idealis belaka.

Penulis ingin berpartisipasi dalam mewujudkan mimpi itu…

——————————————————————————————-
*Penulis adalah mahasiswa Hubungan Internasional angkatan 2004 Universitas Prof.DR.Moestopo (Beragama) dan Ketua Himpunan Mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Prof.DR.Moestopo (Beragama).