Greenpeace vs SinarMas? (2)

Setelah sebelumnya membahas mengenai implikasi laporan Greenpeace terhadap SinarMas dan industri kelapa sawit Indonesia, menarik pula untuk membahas aspek internasional dari pembalakan hutan untuk perkebunan kelapa sawit. Selama ini didengungkan bahwa Uni Eropa sangat vokal dalam pelarangan konversi hutan menjadi kelapa sawit. Bahkan terdengar rumor bahwa Uni Eropa sudah menjatuhkan sanksi kepada Indonesia akibat dari laporan Greenpeace ini. Benarkah rumor ini?

Uni Eropa kini sedang galak-galaknya mempromosikan energi terbarukan bagi masyarakat Eropa, khususnya sektor transportasi. Di dalam Directive 2009/28/EC, Dewan Eropa secara spesifik menyebutkan bahwa pada tahun 2020, 20% sumber energi Eropa harus berasal dari energi terbarukan dan sektor transportasi harus menggunakan minimal 10% sumber energi terbarukan. Komisi Eropa begitu serius melaksanakan program besar ini. Hal ini terlihat dari pembentukan Direktorat Jenderal Energi and Direktorat Jenderal Perubahan Iklim pada 17 Februari 2010.

Serangkaian tahapan lengkap dengan batas tanggal waktu pun sudah ditetapkan:
31 Desember 2009: Kriteria asas berkelanjutan pada energi biomassa
30 Juni 2010 : Negara anggota harus sudah menyerahkan rencana kerja penggunaan energi terbarukan masing-masing negara anggota kepada Komisi Eropa
31 Desember 2011 : Laporan perkembangan penggunaan energi terbarukan oleh negara anggota
Desember 2012 : Laporan perkembangan penggunaan energi terbarukan oleh Komisi Eropa

Directives menyajikan kriteria yang sangat rinci dan detail mengenai sumber energi terbarukan termasuk besaran karbon yang dihasilkan dari konversi lahan menjadi perkebunan kelapa sawit. Artikel 17 secara jelas dan tegas menyatakan bahwa sumber energi terbarukan tidak boleh berasal dari hutan yang memiliki keragaman hayati yang sangat tinggi, hutan yang dijadikan perlindungan hewan dan tumbuhan langka, lahan gambut atau area yang memiliki cadangan karbon yang sangat tinggi. Apabila tuduhan Greenpeace mengenai perusakan hutan lindung di Kalimantan Barat itu benar, maka Uni Eropa dapat mengeluarkan Indonesia sebagai sumber energi terbarukan.

Di dalam artikel 23 ayat 1 disebutkan bahwa:

“The Commission shall monitor the origin of biofuels and bioliquids consumed in the Community and the impact of their production, including impact as a result of displacement, on land use in the Community and the main third countries of supply. Such monitoring shall be based on Member States’ reports, submitted pursuant to article 22 (1), and those of relevant third countries, intergovernmental organisations, scientific studies, and any other relevant pieces of information.”

LSM lingkungan sangat mengapresiasi sikap Uni Eropa yang mencantumkan asas berkelanjutan sebagai salah satu persyaratan pokok sumber energi yang dapat dikonsumsi Uni Eropa. Namun belakangan pejabat-pejabat di negara berkembang termasuk Indonesia berkeberatan dengan penggunaan syarat ini. Pejabat Departemen Perdagangan RI dan Malaysia bahkan akan mempertanyakan kebijakan energi terbarukan ini di forum WTO (Read: “EU Ambassador to Indonesia and Brunei Defends Lack of Incentives for Palm Oil Fuels”). Seolah-olah Uni Eropa ingin menutup akses negara-negara dunia ketiga untuk memasok energi terbarukan ke masyarakat Eropa. Uni Eropa tidak ingin perusahaan-perusahaan energi Eropa kalah bersaing dengan perusahaan-perusahaan energi negara berkembang. Kita layak mempertanyakan, apa sebenarnya dasar filosofis dari kebijakan energi terbarukan ini?

Apabila menggunakan perspektif liberal, maka terdapat tiga alasan yang menyebabkan lahirnya kebijakan energi terbarukan ini. Pertama, isu lingkungan kini masuk dalam agenda prioritas di dalam buku kerja rapat menteri dan pimpinan negara-negara anggota Uni Eropa. Kedua, negara-negara anggota merasa perlu untuk menciptakan sebuah kerangka kerjasama yang komprehensif dalam menangani isu lingkungan ini. Masalah-masalah yang ditimbulkan dari sebuah bencana lingkungan akan mengakibatkan bencana lintas negara. Kebijakan energi terbarukan ini diformulasikan untuk membantu negara-negara anggota mencapai target-target pengurangan gas rumah kaca yang telah ditetapkan.

Dan terakhir, dominasi lembaga swadaya masyarakat yang semakin nyata di dalam proses pengambilan keputusan. Greenpeace, WWF dan banyak LSM lingkungan lainnya berhasil mempengaruhi opini publik masyarakat Eropa akan bahaya dari pemanasan global sehingga gerakan-gerakan penyelamatan lingkungan kini masuk dalam agenda prioritas baik dalam level lokal, nasional maupun internasional.

Uraian di atas seharusnya dapat menjawab pertanyaan utama yang telah diajukan. Kebijakan energi terbarukan ini merupakan solusi terhadap kebutuhan negara-negara Uni Eropa dan negara lainnya akan penyelamatan lingkungan global, bukan sebaliknya. Sumber-sumber energi terbarukan yang dihasilkan dari penebangan hutan tidak selayaknya masuk ke dalam sumber energi terbarukan Eropa. Apabila Indonesia ingin masuk pasar energi terbarukan Uni Eropa, maka Indonesia harus mempersiapkan segala persyaratan Uni Eropa, termasuk pelaksanaan asas berkelanjutan di dalam produksi energi terbarukan. Apabila Indonesia masuk daftar hitam Komisi Eropa akibat pembalakan hutan lindung, bukan hanya Uni Eropa yang menutup diri dari pasokan kelapa sawit Indonesia, tetapi seisi dunia ini.

Greenpeace vs SinarMas?

Greenpeace menghebohkan industri kelapa sawit Indonesia. Karena laporannya yang berjudul “Caught Red-Handed: How Nestlé’s Use of Palm Oil is Having a Devastating Impact on Rainforest, The Climate and Orang-utans”, Unilever dan Nestle memberhentikan sementara pasokan kelapa sawit dari Sinar Mas . Meskipun Sinar Mas mengklaim Unilever hanya berkontribusi 3% terhadap pendapatan Sinar Mas, kasus ini merembet ke perusahaan minyak sawit lainnya seperti yang terjadi pada Duta Palma. Detik Finance menyiarkan kabar bahwa perbankan kini mensyaratkan sertifikasi RSPO dalam pemberian kredit kepada perusahaan minyak sawit termasuk Dutapalma. Tak ayal, para pelaku industri kelapa sawit Indonesia pun menyerang balik Greenpeace dan Unilever dengan menuduh mereka sebagai “perusak industri kelapa sawit Indonesia”.

Sebenarnya saya mendukung sikap bersama antara Unilever dengan Sinar Mas yang menunjuk auditor independen untuk memeriksa validitas laporan Greenpeace. Dalam 3-6 minggu ke depan, auditor tersebut akan memberikan hasil evaluasi mereka dan kita dapat mengetahui akurasi dari laporan tersebut. Apabila laporan itu valid maka Sinar Mas harus memperbaiki kembali area hutan yang telah mereka rusak. Sebaliknya, apabila laporan Greenpeace tidak benar, LSM lingkungan ini harus meminta maaf baik kepada Unilever maupun Sinar Mas.

Saya baru saja membaca Bisnis.com yang memberitakan bahwa terjadi demonstrasi dari Solidaritas Petani Sawit Indonesia (SPSI) di depan kantor Unilever yang mengancam memboikot produk-produk Unilever apabila sanksi terhadap Sinar Mas tidak dicabut. Saya juga mengamati beberapa pendapat politisi yang mengatakan bahwa laporan Greenpeace ini adalah hasil konspirasi negara-negara maju untuk menghancurkan industri kelapa sawit Indonesia secara spesifik, dan menghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia secara umum. Apakah tindakan tersebut tepat? Saya berpendapat tidak.

Kita tidak perlu melebih-lebihkan masalah dengan beranggapan laporan Greenpeace itu adalah konspirasi negara-negara maju apalagi memboikot produk-produk Unilever. Apabila kita melihat laporan Greenpeace itu, yang dilaporkan oleh Greenpeace adalah tindakan Sinar Mas yang membuka lahan hutan di Kalimantan Barat yang belum diijinkan Pemerintah. Greenpeace tidak mempermasalahkan lahan sawit yang ada di Riau, Sumatera Utara atau daerah lainnya. Unilever sudah terkenal akan peraturan dan standar yang sangat ketat akan prosedur pembelian minyak kelapa sawit dari produsen. Mereka sangat memperhatikan prinsip sustainability di dalam kontrak pembelian minyak kelapa sawit dari produsen. Tindakan provokasi memboikot produk-produk Unilever justru memancing kebingungan publik yang menjadikan masalah ini lebih besar lagi.

Oleh karena itu, penyelesaian isu dugaan pengerusakan hutan oleh Sinar Mas ini harus tepat dan bijaksana. Kita harus menunggu tim auditor independen bekerja dan mengambil respons yang sesuai dengan hasil pemeriksaan. Kita semua menginginkan industri kelapa sawit berjalan sebagaimana mestinya dan kita juga semua ingin hutan Indonesia tetap lestari bisa dinikmati oleh anak cucu kita. Bukan sesuatu yang sulit untuk mencapai dua tujuan di atas sekaligus asalkan kita menjunjung rasionalitas, toleransi dan hukum.

(Gambar di halaman depan diambil dari http://hornbillunleashed.files.wordpress.com/2010/02/20090217-oil-palm-plantation.jpg)

HAM vs Energy Security

” Factor-in Energy Security…” Kalimat inilah yang paling saya ingat dari seorang Dr. CPF. Luhulima. Pembimbing skripsi saya ini memang luar biasa dalam mencari solusi permasalahan skripsi saya yang agak ribet. Saya sungguh beruntung mendapatkan seorang pembimbing sekaliber Pak Luhulima. Baiklah, saya akan mencoba membagi hasil skripsi saya yang menjadi konteks kalimat judul di atas. Read more

Citizen Service

Baru saja Sabtu lalu saya mengikuti ujian penerimaan CPNS Deplu di Arena Kemayoran PRJ. Salah satu soalnya tertulis: “Salah satu kewajiban Deplu RI adalah citizen service. Jelaskan pendapat Anda mengenai citizen service ini?”. Kita semua tahu bahwa salah satu kewajiban utama dari Kedutaan dan Konsuler RI adalah melindungi warga negara RI di negara lain. Para diplomat yang terhormat itu dibayar oleh negara untuk menunaikan tugas yang mulia tersebut. Namun apa yang terjadi? Ironis! Saya kaget membaca headline salah satu surat kabar ibukota kemarin yang tertulis “TKW Dihajar di depan Menteri”. Saya jauh lebih kaget lagi kalau penyiksaan itu dilakukan oleh staf Konsulat Jenderal RI di Hongkong. Read more

Cemburu

Menarik sekali setelah membaca tulisan Evi Fitriani pada Kompas hari ini, (23/8) yang berjudul Olimpiade Beijing dan softpower China. Saya jadi tertarik untuk berpikir apa yang diharapkan oleh China dari Olimpiade yang megah ini. Apakah hanya karena China ingin menunjukkan bahwa China adalah negara yang luar biasa hebat? Atau karena ada tujuan lain yang ingin dicapai China? Read more

Uni Eropa: Super-Special Power?

Verdinand, apa keunikan yang dimiliki oleh Uni Eropa? Pertanyaan ini ditanyakan oleh paman saya yang notabene bukan ex-mahasiswa HI, dosen HI apalagi peneliti HI. Pertanyaan ini muncul setelah paman saya itu membaca secara singkat isi skripsi saya yang berkaitan dengan Uni Eropa. Untuk menunjukkan kepiawaian saya dalam kajian Eropa, saya menjawab pertanyaan tersebut secara membabi buta. Anehnya, paman saya justru bingung setelah mendengar jawaban saya. Terang saja, karena jawaban saya tidak dijelaskan secara ringkas, sistematis dan jelas. Mungkin inilah jawaban yang seharusnya: Read more

Stupid Giant

Myanmar is crying. Cyclone Nargis has killed thousands of Myanmar people. 60.000 peoples are dead or missing. Millions of people were homeless and without food and water. The destruction is worse than tsunami that struck Aceh in 2004. The cyclone which struck Burma is the worst natural disaster the country has experienced in modern times.

Immediately, foreign aid is flying to Myanmar. Volunteers and experts are ready for Myanmar. However, junta blocked the aid. Aid agencies were still awaiting permissions to enter Myanmar. Junta is facing xenophobia toward foreign aid. Junta is very cautious toward foreigner since they want to hold national referendum. Generals are so fearful that this aid will be instrument for US to damage their campaign. As we know, US and many advanced countries hate junta for the reason of human rights and democracy.

Is this a new ultra-nationalism? No, I think this is a new stupidity. Why? First, Myanmar people are badly needs help. Meanwhile, foreign aid is vital since Myanmar face food crisis. Shops are closed. Farming is stopped. Second is about the referendum. I’m a human right activist. I do promote democracy and human rights. But in this case, we can put democracy and human rights in the second agenda. Reconstruction and aid should be the first priority. US and EU, focal player of human rights, recommend postponing the referendum. Then, why the government insists on doing referendum? Why junta is very scared toward the foreigner? Is this wariness related to referendum? Read more

Tamatlah Kisah Adam Air

Hari ini (17/3) berbagai media cetak dan elektronik memberitakan kondisi Adam Air yang tengah dilanda krisis keuangan. Bhakti Investama, yang memiliki saham 50% di Adam Air melalui afiliasinya menarik semua sahamnya dari PT. Adam Sky Connection, operator Adam Air. Kebangkrutan sudah di depan mata apabila tidak ada investor yang menutupi kekurangan modal yang telah ditarik oleh Bhakti Investama ini.

Larangan Terbang Uni Eropa
Kabarnya Bhakti Investama menarik semua sahamnya karena kinerja Adam Air yang terus memburuk. Penarikan saham Bhakti ini dilakukan setelah terjadi insiden terperosoknya pesawat Adam Air di Hang Nadin Batam. Tentu kita belum lupa kasus hilangnya pesawat Adam Air di Perairan Majene, terpatahnya bagian pesawat Adam Air, dll. Memang cukup meresahkan melihat begitu banyaknya kasus kecelakaan yang dihadapi operator penerbangan. Bahkan maskapai sekelas Garuda pun mengalami berbagai kecelakaan yang cukup serius. Kalau begini rasanya memang pantas Uni Eropa masih memberlakukan larangan terbang bagi maskapai penerbangan Indonesia untuk terbang di wilayah Uni Eropa. Tak cukup hanya permintaan politik yang dilakukan Presiden SBY kepada Presiden Komisi Uni Eropa beberapa waktu lalu.

Read more

Masyarakat miskin bukan ancaman tapi peluang

Setelah beberapa minggu ini portalHI digempur oleh tulisan dengan tema pertahanan keamanan, kini saatnya ekopolin-ers beraksi. Kali ini saya ingin mengulas sebuah buku dengan tema besar kemiskinan. Ketika Gramedia Matraman meresmikan gedung hasil renovasinya, saya datang ke sana *secara promonya keren banget:semua buku diskon 30%*. Di salah satu sudut di lantai tiga, saya menemukan buku berjudul The Fortune at The Bottom of The Pyramid yang ditulis oleh C.K.Prahalad. Kata pengantarnya saja sudah menantang. Menggugat pemikiran tradisional mengenai masyarakat miskin. Apalagi ketika Prahalad mengatakan: “Kita harus meninggalkan banyak pandangan dunia yang mendukung dan menentang. Apakah Anda mendukung atau menentang globalisasi? bukan merupakan pertanyaan yang bagus”. “Cocok banget buat gue nih” pikir saya. Nah, agar ilmunya tidak untuk saya sendiri disini saya sajikan review buku ini. Read more

Kenaikan Harga Minyak Dunia dan Peluang Keberkahannya

Kenaikan harga minyak dunia yang hampir menyentuh angka 100 dollar Amerika Serikat (AS) per barrel, telah memberikan dampak luar biasa pada perekonomian global saat ini. Bisa dikatakan bahwa tidak ada satu negarapun yang menerapkan sistem ekonomi terbuka yang tidak merasakan dampak kenaikan harga minyak dunia tersebut. Adapun penyebab utama dari kenaikan harga minyak dunia ini ditengarai sebagai kombinasi dari adanya faktor ketegangan di Timur Tengah—antara Turki dan Irak yang penghasil minyak—serta masalah baru antara AS dan Iran, ditambah jatuhnya cadangan minyak AS menjelang musim dingin, serta keraguan akan penambahan produksi OPEC (Kompas, 27/10/07). Seiring dengan kenaikan tersebut, kemudian bermunculanlah berbagai dampak atas kenaikan harga minyak dunia tersebut. Seperti yang dapat kita lihat di Indonesia bahwa kenaikan harga minyak dunia ini telah menyebabkan industri manufaktur domestik terpukul telak. Namun demikian, tidak semua negara dengan adanya kenaikan harga minyak dunia ini lantas mengalami dampak negatifnya. Beberapa negara penghasil minyak dunia justru mengalami keuntungan dari kenaikan harga minyak dunia ini. Keuntungan dari kenaikan harga minyak ini kemudian banyak ditanamkan dalam bentuk Sovereign Wealth Funds (SWFs). Read more

Next Page »