Komisi HAM ASEAN dan Diplomasi Indonesia

Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) mencatat sejarah baru dengan ditandatanganinya Terms of Reference (ToR) ASEAN Intergovermental Commission on Human Rights (Komisi HAM ASEAN) sebagai hasil penyelenggaraan KTT ke-15 ASEAN yang berlangsung di Hua Hin, Thailand. Komisi HAM ASEAN diharapkan menjadi ujung tombak baru promosi dan perlindungan HAM di ASEAN.

Terdapat dua sisi yang menarik untuk dicermati dilihat dari perspektif ASEAN dan kepentingan Indonesia. Ditinjau dari perspektif ASEAN, pembentukan Komisi HAM ASEAN merupakan sebuah langkah maju dalam penguatan nilai-nilai HAM di ASEAN dan memberikan peluang yang lebih besar akan perbaikan implementasi dan penegakan HAM di ASEAN. Sedangkan dilihat dari kepentingan Indonesia, Komisi HAM ASEAN dapat menjadi salah satu instrumen penguatan peran diplomasi Indonesia berbasis kekuatan norma (normative power) di kawasan Asia Tenggara.

Meskipun dengan kewenangan yang terbatas, Komisi HAM ASEAN memberikan harapan baru baik bagi promosi nilai HAM maupun penyelesaian konflik HAM di ASEAN. Terdapat tiga capaian yang dapat dihasilkan oleh komisi baru ini yaitu pertama, penguatan peran masyarakat sipil sebagai jalur diplomasi baru dalam isu HAM. Kedua, pendekatan dialog oleh Komisi HAM ASEAN dalam promosi dan penyelesaian isu HAM dan terakhir, penguatan gradual fungsi, wewenang dan mandat Komisi HAM ASEAN.

Komisi HAM ASEAN terdiri atas wakil-wakil negara anggota ASEAN yang ditunjuk dari kelompok masyarakat madani dan organisasi HAM. Pembentukan Komisi HAM ASEAN merupakan penerjemahan multi-track diplomacy oleh negara anggota ASEAN dalam isu HAM. Dalam beberapa kasus pelanggaran HAM di kawasan misalnya, ASEAN terlihat begitu lemah karena diplomasi yang dijalankan negara-negara ASEAN – first-track diplomacy – begitu terbatas mengingat prinsip non-intervensi yang berlaku di kawasan. Kehadiran komisi ini diharapkan menjadi terobosan baru karena jaringan masyarakat sipil yang selama ini termarjinalkan dapat dioptimalisasi menjadi jalur diplomasi memajukan perkembangan HAM di ASEAN.

Komisi HAM ASEAN memiliki kewenangan untuk berkonsultasi dan berdialog dengan badan HAM di negara anggota ASEAN, badan HAM kawasan lain atau bahkan Dewan HAM PBB. Sudah terbukti bahwa dalam beberapa kasus, pendekatan berbasis kritik dan pemaksaan tidak efektif dalam penyelesaian isu HAM. Dalam kasus pelanggaran HAM di Myanmar, contohnya, Amerika Serikat dan negara anggota Uni Eropa beramai-ramai menjatuhkan sanksi terhadap Myanmar. Namun sampai saat ini, efektifitas kebijakan sanksi tersebut masih diragukan. Mengutip pernyataan wakil Indonesia dalam Komisi Hak Asasi Manusia ASEAN, Rafendi Djamin, di Tempointeraktif.com (23 Oktober 2009), bahwa dialog antara pemimpin ASEAN dengan wakil masyarakat sipil adalah tradisi baru yang harus diberi apresiasi. Oleh karena itu, promosi dan penyelesaian masalah HAM di ASEAN diharapkan akan jauh lebih efektif dengan pendekatan dialog yang dilakukan oleh Komisi HAM ASEAN.

Komisi HAM ASEAN tentu masih memiliki banyak keterbatasan baik dalam segi fungsi, mandat maupun kesekretariatan seperti yang disuarakan oleh para penggiat HAM selama ini. Namun hal tersebut tidak menutup fakta bahwa Komisi HAM ASEAN memiliki modal awal yang cukup untuk tumbuh menjadi sebuah badan HAM kawasan yang penting di masa depan. Uni Eropa yang dikenal sebagai organisasi kawasan dengan tingkat proteksi HAM yang sangat tinggi ini pun melalui proses perkembangan yang sangat panjang. Oleh karena itu Indonesia harus mengambil peluang ini dengan memimpin transformasi Komisi HAM ASEAN menjadi sebuah badan HAM yang diperhitungkan di dunia internasional.

Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah bagaimana Indonesia memainkan perannya melalui Komisi HAM ASEAN ini. Di tengah kawasan yang memiliki keragaman politik hak asasi manusia yang kompleks, tentu bukan sesuatu yang mudah memperjuangkan Komisi HAM ASEAN sebagai institusi yang solid dan efektif dalam penyelesaian isu HAM. Diperlukan strategi yang tepat agar peran Komisi HAM ASEAN dapat semakin menguat di ASEAN dan diterima oleh negara anggota ASEAN.

Salah satu caranya adalah dengan menggunakan kekuatan norma. Menurut Ian Manner (2005), kekuatan norma adalah kekuatan yang berasal dan bekerja dari sebuah ide, gagasan, nilai dan norma yang dimiliki sebuah aktor internasional. Aspek utama yang terkandung dari kekuatan norma ini adalah penekanan kepada kekuatan dari nilai dan norma untuk mempengaruhi sikap dari negara lain. Berbekal reputasi penyelesaian konflik Aceh dan kasus pelanggaran HAM di Timor Leste, Indonesia seharusnya mampu memanfaatkan potensi kekuatan norma dengan memproyeksikan pengalamannya ke kancah internasional, dan dalam hal ini adalah ASEAN.

Diplomasi Indonesia harus diarahkan untuk mempertahankan komitmen negara anggota ASEAN menjadikan hak asasi manusia sebagai norma dan nilai bersama ASEAN (common values) sebagaimana tercantum dalam Piagam ASEAN. Komitmen tersebut harus disertai dengan dukungan nyata dari negara anggota ASEAN bagi eksistensi dan kemajuan Komisi HAM ASEAN. Tantangan riil yang harus dijawab sesegera mungkin adalah Pemilu Myanmar yang akan dilaksanakan pada tahun 2010 tanpa keikutsertaan tokoh demokrasi Myanmar Aung San Suu Kyi. Menjadi harapan masyarakat ASEAN agar Komisi HAM ASEAN menjadi sebuah solusi efektif bagi masalah-masalah HAM yang selama ini melemahkan peran dan citra ASEAN di kancah internasional.

Verdinand Robertua

Are sanctions toward Myanmar effective?

Jakarta Globe (April 11 2009) posted an analysis written by Roger Mitton entitled “Extending Sanctions Will Help No One; It’s Now Time to Try a Different Track”. The article is so long that might disinterest reader to read it. It’s surprising to know that the article is fully related to my thesis core problem on how to tackle human rights issue in Myanmar. I and my other fellow argue that economic sanctions will change the junta ruling and my gangster opposition against economic sanctions and support economic cooperation instead. Read more

HAM vs Energy Security

(Verdinand Robertua, Editor-in-Chief portalHI)

” Factor-in Energy Security…” Kalimat inilah yang paling saya ingat dari seorang Dr. CPF. Luhulima. Pembimbing skripsi saya ini memang luar biasa dalam mencari solusi permasalahan skripsi saya yang agak ribet. Saya sungguh beruntung mendapatkan seorang pembimbing sekaliber Pak Luhulima. Baiklah, saya akan mencoba membagi hasil skripsi saya yang menjadi konteks kalimat judul di atas. Read more

Pesta Blogger 2008 Didalangi Amerika!

Selamat Hari Blogger Nasional!

Pesta Blogger ada lagi! Wah, senangnya bisa bertemu lagi dengan blogger-blogger seantero Indonesia. Meskipun tahun kemarin tidak bisa ikut, tapi saya yakin Pesta Blogger 2007 telah membuat sebuah fenomena baru di Indonesia. Pesta Blogger 2008 pasti lebih heboh lagi. Bagaimana tidak heboh, sponsor utamanya adalah negara adidaya saat ini: Amerika Serikat. Nah, ketika melihat lambang kebesaran AS (gambar elang jawa) di blog Pesta Blogger, saya bertanya-tanya: loh ada angin apa Kedubes AS mensponsori Pesta Blogger. Apakah mereka mencurigai Pesta Blogger ini sebagai doktrinasi terroris baru atau nanti bakal ada kampanye McCain dan Palin? Hee3x kalau yang bener terakhir, saya pasti bakal datang *fans berat Sarah Palin gitu lohh..*

Ada dua hal yang ingin saya sampaikan disini, Read more

Perdagangan Bebas dan Pembangunan

Syamsul Hadi (Pengajar Departemen Hubungan Internasional dan Kepala Cluster of Global Awareness FISIP UI)

Perundingan maraton dalam Konferensi Tingkat Menteri WTO di Geneva, 21-30 Juli, berakhir tanpa kesepakatan baru dalam perdagangan global. Negosiasi menemui jalan buntu ketika membahas mekanisme perlindungan atas sektor pertanian di negara-negara berkembang terhadap liberalisasi perdagangan yang lebih luas. Read more

Uni Eropa: Super-Special Power?

Verdinand, apa keunikan yang dimiliki oleh Uni Eropa? Pertanyaan ini ditanyakan oleh paman saya yang notabene bukan ex-mahasiswa HI, dosen HI apalagi peneliti HI. Pertanyaan ini muncul setelah paman saya itu membaca secara singkat isi skripsi saya yang berkaitan dengan Uni Eropa. Untuk menunjukkan kepiawaian saya dalam kajian Eropa, saya menjawab pertanyaan tersebut secara membabi buta. Anehnya, paman saya justru bingung setelah mendengar jawaban saya. Terang saja, karena jawaban saya tidak dijelaskan secara ringkas, sistematis dan jelas. Mungkin inilah jawaban yang seharusnya: Read more

PERANCIS vs. BEIJING: Who wins?

Raka T Bataha*

Hubungan bilateral antar dua negara memang tidak dapat diprediksi oleh siapapun. Itulah yang terjadi antara China dan Perancis. Sebelum terjadi gangguan terhadap arakan obor Olimpiade, hubungan kedua negara dapat dikatakan sangat baik. Bidang ekonomi dan politik mendapat perhatian utama dalam kerjasama tersebut. Bertahun-tahun usaha untuk membina hubungan akhirnya menjadi kacau hanya karena peristiwa sehari.

Penyebab utamanya adalah karena China dipandang tidak menghargai hak kemerdekaan Tibet yang masih menjadi wilayah kekuasaannya. Demi kebebasan berpolitik dan beragama, sekitar 140 warga etnis Tibet tewas. Angka sebanyak itu yang disiarkan Pemerintah Tibet dalam pengasingan. Sebanyak 22 orang China juga diberitakan tewas dalam kerusuhan yang pecah sejak 24 Maret 2008. Memang ketetapan jumlah korban masih simpang siur, bisa lebih banyak atau lebih sedikit, karena terbatas atau bahkan tertutupnya akses ke Tibet.

Para demonstran pro-Tibet di Perancis telah melakukan berbagai protes mengenai kebijakan China ini. Hal ini sebenarnya juga didukung oleh hampir seluruh aktivis HAM di dunia. Puncaknya terjadi di Paris, ketika arakan obor Olimpiade yang mengelilingi kota Paris berusaha direbut oleh salah satu aktivis Perancis. Aksi ini sampai membuat polisi Perancis membatalkan etape terakhir lari beranting membawa Obor Olimpiade di Paris akibat ramai dan luasnya protes atas penumpasan yang dilakukan China di Tibet. Polisi sampai dua kali terpaksa memadamkan api simbolis itu dan membawa bersama pengaraknya dengan bus melalui massa yang terdiri dari pemrotes yang marah, sebagian diantaranya melambai-lambaikan bendera Tibet. Polisi anti huru-hara memagari jalan-jalan kota Paris sementara demonstran lain mengibarkan bendera hitam dari Menara Eiffel yang kelima cincinnya berbentuk borgol. Read more

Stupid Giant

Myanmar is crying. Cyclone Nargis has killed thousands of Myanmar people. 60.000 peoples are dead or missing. Millions of people were homeless and without food and water. The destruction is worse than tsunami that struck Aceh in 2004. The cyclone which struck Burma is the worst natural disaster the country has experienced in modern times.

Immediately, foreign aid is flying to Myanmar. Volunteers and experts are ready for Myanmar. However, junta blocked the aid. Aid agencies were still awaiting permissions to enter Myanmar. Junta is facing xenophobia toward foreign aid. Junta is very cautious toward foreigner since they want to hold national referendum. Generals are so fearful that this aid will be instrument for US to damage their campaign. As we know, US and many advanced countries hate junta for the reason of human rights and democracy.

Is this a new ultra-nationalism? No, I think this is a new stupidity. Why? First, Myanmar people are badly needs help. Meanwhile, foreign aid is vital since Myanmar face food crisis. Shops are closed. Farming is stopped. Second is about the referendum. I’m a human right activist. I do promote democracy and human rights. But in this case, we can put democracy and human rights in the second agenda. Reconstruction and aid should be the first priority. US and EU, focal player of human rights, recommend postponing the referendum. Then, why the government insists on doing referendum? Why junta is very scared toward the foreigner? Is this wariness related to referendum? Read more

Indonesia abstains in UN vote on Iran

Raka Tantra DP*

The United Nations Security Council has passed a resolution imposing new sanctions on Iran for its controversial nuclear program. However, Tehran vowed to continue its nuclear program because it deemed the action as illegal and politically motivated. The council approved the resolution by a vote of 14-0 with Indonesia alone abstaining. Indonesia was represented by Marty Natalegawa as Indonesia’s Ambassador to the UN. Read more

Review buku: Saatnya Dunia Berubah! Tangan Tuhan di Balik Virus Flu Burung

Verdinand Siahaan*

Buku ini saya beli ketika DR. Dr. Siti Sadilah Supari, Sp.JP (K) sang penulis buku yang kini sebagai Menteri Kesehatan Republik Indonesia berkunjung ke FISIP UI untuk memberikan seminar mengenai avian diplomacy. Saya hanya 15 menit berada di dalam ruangan seminar (Datangnya telat) dan langsung tergugah dengan diskusi seminar itu. Saya memutuskan untuk membeli buku yang ditulis beliau yang konon menjadi kontroversial dan laku keras di beberapa negara Asia, Eropa dan Amerika. Dan benar adanya, saya sangat menikmati buku ini meskipun harganya cukup mahal bagi saya, Rp. 50.000 (ini udah harga diskon).

Bagi Anda yang masih percaya akan adanya nasionalisme dan keadilan global dalam hubungan internasional maka wajib hukumnya untuk membeli buku ini. Buku ini sebenarnya catatan harian dari Ibu Menteri ketika memperjuangkan transparansi dan keadilan dalam organisasi kesehatan dunia, WHO (World Health Organization). Ceritanya berawal ketika banyak negara (termasuk Indonesia) dilanda bencana virus Flu Burung. WHO mewajibkan negara-negara yang menderita virus Flu Burung untuk menyerahkan virusnya ke laboratorium mereka. Namun anehnya, hasil penelitian dari virus tidak diberikan kepada negara penderita (affected countries). Tiba-tiba vaksinnya sudah ada dan dijual secara komersial. Vietnam, contohnya, memiliki banyak penderita penyakit Flu Burung. Vietnam pun memberikan sampel virusnya ke WHO. Tidak ada vaksin yang didapat malah terpaksa untuk membeli vaksin Flu Burung dari salah satu perusahaan farmasi AS dengan harga mahal. Darimana vaksin itu berasal kalau bukan dari sampel virus flu burung Vietnam? Read more

Next Page »