Komisi HAM ASEAN dan Diplomasi Indonesia

Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) mencatat sejarah baru dengan ditandatanganinya Terms of Reference (ToR) ASEAN Intergovermental Commission on Human Rights (Komisi HAM ASEAN) sebagai hasil penyelenggaraan KTT ke-15 ASEAN yang berlangsung di Hua Hin, Thailand. Komisi HAM ASEAN diharapkan menjadi ujung tombak baru promosi dan perlindungan HAM di ASEAN.

Terdapat dua sisi yang menarik untuk dicermati dilihat dari perspektif ASEAN dan kepentingan Indonesia. Ditinjau dari perspektif ASEAN, pembentukan Komisi HAM ASEAN merupakan sebuah langkah maju dalam penguatan nilai-nilai HAM di ASEAN dan memberikan peluang yang lebih besar akan perbaikan implementasi dan penegakan HAM di ASEAN. Sedangkan dilihat dari kepentingan Indonesia, Komisi HAM ASEAN dapat menjadi salah satu instrumen penguatan peran diplomasi Indonesia berbasis kekuatan norma (normative power) di kawasan Asia Tenggara.

Meskipun dengan kewenangan yang terbatas, Komisi HAM ASEAN memberikan harapan baru baik bagi promosi nilai HAM maupun penyelesaian konflik HAM di ASEAN. Terdapat tiga capaian yang dapat dihasilkan oleh komisi baru ini yaitu pertama, penguatan peran masyarakat sipil sebagai jalur diplomasi baru dalam isu HAM. Kedua, pendekatan dialog oleh Komisi HAM ASEAN dalam promosi dan penyelesaian isu HAM dan terakhir, penguatan gradual fungsi, wewenang dan mandat Komisi HAM ASEAN.

Komisi HAM ASEAN terdiri atas wakil-wakil negara anggota ASEAN yang ditunjuk dari kelompok masyarakat madani dan organisasi HAM. Pembentukan Komisi HAM ASEAN merupakan penerjemahan multi-track diplomacy oleh negara anggota ASEAN dalam isu HAM. Dalam beberapa kasus pelanggaran HAM di kawasan misalnya, ASEAN terlihat begitu lemah karena diplomasi yang dijalankan negara-negara ASEAN – first-track diplomacy – begitu terbatas mengingat prinsip non-intervensi yang berlaku di kawasan. Kehadiran komisi ini diharapkan menjadi terobosan baru karena jaringan masyarakat sipil yang selama ini termarjinalkan dapat dioptimalisasi menjadi jalur diplomasi memajukan perkembangan HAM di ASEAN.

Komisi HAM ASEAN memiliki kewenangan untuk berkonsultasi dan berdialog dengan badan HAM di negara anggota ASEAN, badan HAM kawasan lain atau bahkan Dewan HAM PBB. Sudah terbukti bahwa dalam beberapa kasus, pendekatan berbasis kritik dan pemaksaan tidak efektif dalam penyelesaian isu HAM. Dalam kasus pelanggaran HAM di Myanmar, contohnya, Amerika Serikat dan negara anggota Uni Eropa beramai-ramai menjatuhkan sanksi terhadap Myanmar. Namun sampai saat ini, efektifitas kebijakan sanksi tersebut masih diragukan. Mengutip pernyataan wakil Indonesia dalam Komisi Hak Asasi Manusia ASEAN, Rafendi Djamin, di Tempointeraktif.com (23 Oktober 2009), bahwa dialog antara pemimpin ASEAN dengan wakil masyarakat sipil adalah tradisi baru yang harus diberi apresiasi. Oleh karena itu, promosi dan penyelesaian masalah HAM di ASEAN diharapkan akan jauh lebih efektif dengan pendekatan dialog yang dilakukan oleh Komisi HAM ASEAN.

Komisi HAM ASEAN tentu masih memiliki banyak keterbatasan baik dalam segi fungsi, mandat maupun kesekretariatan seperti yang disuarakan oleh para penggiat HAM selama ini. Namun hal tersebut tidak menutup fakta bahwa Komisi HAM ASEAN memiliki modal awal yang cukup untuk tumbuh menjadi sebuah badan HAM kawasan yang penting di masa depan. Uni Eropa yang dikenal sebagai organisasi kawasan dengan tingkat proteksi HAM yang sangat tinggi ini pun melalui proses perkembangan yang sangat panjang. Oleh karena itu Indonesia harus mengambil peluang ini dengan memimpin transformasi Komisi HAM ASEAN menjadi sebuah badan HAM yang diperhitungkan di dunia internasional.

Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah bagaimana Indonesia memainkan perannya melalui Komisi HAM ASEAN ini. Di tengah kawasan yang memiliki keragaman politik hak asasi manusia yang kompleks, tentu bukan sesuatu yang mudah memperjuangkan Komisi HAM ASEAN sebagai institusi yang solid dan efektif dalam penyelesaian isu HAM. Diperlukan strategi yang tepat agar peran Komisi HAM ASEAN dapat semakin menguat di ASEAN dan diterima oleh negara anggota ASEAN.

Salah satu caranya adalah dengan menggunakan kekuatan norma. Menurut Ian Manner (2005), kekuatan norma adalah kekuatan yang berasal dan bekerja dari sebuah ide, gagasan, nilai dan norma yang dimiliki sebuah aktor internasional. Aspek utama yang terkandung dari kekuatan norma ini adalah penekanan kepada kekuatan dari nilai dan norma untuk mempengaruhi sikap dari negara lain. Berbekal reputasi penyelesaian konflik Aceh dan kasus pelanggaran HAM di Timor Leste, Indonesia seharusnya mampu memanfaatkan potensi kekuatan norma dengan memproyeksikan pengalamannya ke kancah internasional, dan dalam hal ini adalah ASEAN.

Diplomasi Indonesia harus diarahkan untuk mempertahankan komitmen negara anggota ASEAN menjadikan hak asasi manusia sebagai norma dan nilai bersama ASEAN (common values) sebagaimana tercantum dalam Piagam ASEAN. Komitmen tersebut harus disertai dengan dukungan nyata dari negara anggota ASEAN bagi eksistensi dan kemajuan Komisi HAM ASEAN. Tantangan riil yang harus dijawab sesegera mungkin adalah Pemilu Myanmar yang akan dilaksanakan pada tahun 2010 tanpa keikutsertaan tokoh demokrasi Myanmar Aung San Suu Kyi. Menjadi harapan masyarakat ASEAN agar Komisi HAM ASEAN menjadi sebuah solusi efektif bagi masalah-masalah HAM yang selama ini melemahkan peran dan citra ASEAN di kancah internasional.

Verdinand Robertua

Are sanctions toward Myanmar effective?

Jakarta Globe (April 11 2009) posted an analysis written by Roger Mitton entitled “Extending Sanctions Will Help No One; It’s Now Time to Try a Different Track”. The article is so long that might disinterest reader to read it. It’s surprising to know that the article is fully related to my thesis core problem on how to tackle human rights issue in Myanmar. I and my other fellow argue that economic sanctions will change the junta ruling and my gangster opposition against economic sanctions and support economic cooperation instead. Read more

Bush dilempar sepatu :)

Awalnya biasa-biasa saja mendengar Bush dilempar sepatu dari salah satu stasiun berita elektronik, tetapi melihat videonya di Liputan 6 membuat saya kaget dan heran. Kaget karena baru kali ini saya melihat seorang presiden dilempar sepatu ke wajahnya. Dua kali pula. Saya tidak sedih dengan kejadian tersebut. Bush bukan presiden Indonesia. Apalagi tokoh idola saya. Lemparan sepatu ini bisa dimengerti karena kemarahan yang amat dalam oleh masyarakat Irak atas kebijakan perang Irak yang telah dibuatnya. Keheranan saya muncul mengingat presiden AS termasuk presiden yang mendapat pengawalan paling ketat di dunia. Kemana semua agen Secret Service yang terkenal itu? Read more

And.. facebookers win!

Seluruh dunia kini mengulas keberhasilan Obama memenangi pilpres AS 2008. Meskipun bukan seorang Obamamania, saya tetap mengacungkan dua jempol bagi Obama dan tim kampanyenya. Banyak hal yang baru dan inovatif yang ditampilkan selama kampanye Obama. Salah satunya adalah kampanye 2.0 melalui facebook, myspace, Twitter dan blog. Keberhasilan kampanye daring Obama ini menginspirasi banyak calon pemimpin Indonesia saat ini. Saya mencatat Akbar Tanjung, Fachjroel Rachman, Ratna Sarumpaet, dan calon pemimpin politik lainnya *caleg juga* kini ramai-ramai menyerbu Facebook mengikuti jejak yang dilakukan Obama. Tetapi apakah hal itu akan berhasil? Read more

HAM vs Energy Security

(Verdinand Robertua, Editor-in-Chief portalHI)

” Factor-in Energy Security…” Kalimat inilah yang paling saya ingat dari seorang Dr. CPF. Luhulima. Pembimbing skripsi saya ini memang luar biasa dalam mencari solusi permasalahan skripsi saya yang agak ribet. Saya sungguh beruntung mendapatkan seorang pembimbing sekaliber Pak Luhulima. Baiklah, saya akan mencoba membagi hasil skripsi saya yang menjadi konteks kalimat judul di atas. Read more

About Suharto

(Avie Azis, Student of Master of Science in Foreign Service, University of Georgetown, USA)

‘Memory says, want to do it right? Don’t count on me…’
– Adrienne Rich, Atlas of a Difficult World

I owe writing this to some people who asked me early this year what my thoughts were of Soeharto. This is now September, so it’s a very tardy reply. A favorite professor once said that if you can’t finish a draft within a certain designated time, it means that you have not thought the issue through. I have not been able to think Soeharto through. I am of course, hardly the only person who is unable to do so. Last March, five former U.S. ambassadors to Indonesia (The Five Sages, they are called, among them Wolfowitz) gathered together in Cosmos Club in DC and shared their memories of him. They too, could only give sketches and glimpses, sometimes anecdotal (many somehow related to animals: Soeharto and his cows. Soeharto and his mesmerizing fish). For a while I felt like I had an excuse: if wise men of America could not think him through, then I should be forgiven– Read more

Cemburu

(Verdinand Robertua, S.Sos., Editor in Chief portalHI)

Menarik sekali setelah membaca tulisan Evi Fitriani pada Kompas hari ini, (23/8) yang berjudul Olimpiade Beijing dan softpower China. Saya jadi tertarik untuk berpikir apa yang diharapkan oleh China dari Olimpiade yang megah ini. Apakah hanya karena China ingin menunjukkan bahwa China adalah negara yang luar biasa hebat? Atau karena ada tujuan lain yang ingin dicapai China? Read more

Reformasi Islam untuk Menantang Benturan Peradaban

Sebenarnya sudah lama saya ingin membaca buku karangan Irshad Manji yang berjudul Faith without Fear atau yang dalam terjemahan Indonesia diberi judul Beriman Tanpa Rasa Takut. Namun baru kini niat itu tersalurkan. Read more

Kritik terhadap Teori Perdamaian Demokratik

Asrudin
(Staff peneliti di Asosiasi Riset Opini Publik Indonesia, penulis di Asrudian Center)

‘even though liberal states have become involved in numerous wars with nonliberal states, constitutionally secure liberal states have yet to engage in war with one another’
Michael Doyle (1983)

If only it were so…

George W. Bush pernah mengatakan bahwa Yesus adalah filsuf politik favoritnya, akan tetapi gagasannya tentang kebijakan luar lebih condong pada filsuf kenamaan asal Konisberg (Jerman) Immanuel Kant. Dalam pidato pelantikan keduanya sebagai presiden, Bush menawarkan suatu formulasi kebijakan luar negeri yang jelas dan tepat mengenai “Perluasan Demokrasi di Luar Negeri Sebagai Kunci bagi Keamanan Domestik Amerika Serikat”. Menurutnya, upaya penyelenggaraan hubungan internasional bersama negara-negara bebas dalam mendorong terciptanya demokrasi adalah suatu pendahuluan untuk mengalahkan musuh kita dan untuk menciptakan perdamaian bersama negara-negara bebas.

Strategi kebijakan luar negeri presiden G.W. Bush ini sesungguhnya didasari oleh teori yang cukup terkenal dalam studi Hubungan Internasional: “Teori Perdamaian Demokratik”, teori yang mengakar kuat dalam essainya Immanuel Kant, Perpetual Peace: A Philosophical Sketch. Dalam essainya, Kant sangat mendukung dibangunnya sistem republikan (demokrasi) dalam kehidupan politik bernegara. Karena baginya, konstitusi republik, disamping karena kemurnian asal usulnya (juga muncul dari kemurnian tentang konsep hukum), (juga memberikan prospek yang menguntungkan terhadap konsekuensi yang diinginkan), yaitu perdamaian abadi (perpetual peace). Alasannya adalah : Read more

Nelson Mandela

Sebenarnya saya tidak begitu mengenal dengan sosok Nelson Mandela. Tetapi setelah membaca majalah Time Asia edisi ke 72, saya baru tersadar bahwa banyak hal luar biasa yang dapat dipelajari dari seorang Nelson Mandela. Meskipun dipenjara selama 27 tahun di Pulau Robben, Mandela tetap semangat memperjuangkan perlawanan terhadap rejim apartheid. Setelah keluar dari penjara, Mandela menjadi seorang pejuang yang menggunakan prinsip perdamaian. Berkat kepiawaiannya dalam bernegosiasi, pemerintahan apartheid setuju untuk melaksanakan pemilihan demokratis multi-rasial pertama di Afrika Selatan. Mandela memperoleh nobel perdamaian pada tahun 1993 dan menjadi presiden Afrika Selatan pada tahun 1994.

Kini Mandela menjadi salah satu pemimpin terbesar dunia saat ini. Apa saja nilai-nilai kepemimpinan Nelson Mandela yang patut untuk ditiru? Read more

Next Page »