Kontroversi Film Balibo

Kontroversi film Balibo kini mulai merebak. Apabila tidak diselesaikan dengan cepat maka film ini akan membawa bencana bagi hubungan Indonesia - Australia. Lembaga Sensor Film (LSF) telah memutuskan untuk melarang pemutaran film Balibo di Indonesia yang rencananya akan ditayangkan di Jakarta International Film Festival pada awal Desember 2009. Terlepas dari benar atau tidaknya keputusan LSF tersebut (sampai tulisan ini dibuat, belum ada penjelasan resmi dari LSF terkait pelarangan pemutaran film Balibo), artikel ini berusaha menjawab isu yang lebih krusial yaitu bagaimana film Balibo ini berdampak kepada hubungan bilateral Indonesia dan Australia.

Film Balibo mengisahkan mengenai tewasnya lima jurnalis asing di Timor Timur yang diduga dilakukan oleh TNI pada saat mereka sedang meliput masuknya tentara Indonesia ke Timor Timur yang kemudian kasus kematian mereka dikenal dengan sebutan “Balibo Five”. Film Balibo yang disutradarai Robert Connolly ini dibuat berdasarkan buku berjudul Cover-Up yang ditulis Jill Jolliffe. Film ini sebenarnya bukan film yang pertama mengenai konflik bersenjata di Timor Timur. Pada tahun 2005 dan 2006 terdapat tiga film yang mengisahkan perjuangan kemerdekaan Timor Timur yang juga dilarang ditayangkan di Indonesia yaitu Timor Loro Sae, Crocodile dan Pasabe. Menjadi menarik untuk mencermati bagaimana kasus Balibo Five ini kembali diperdebatkan di Australia dan Indonesia setelah kurang lebih dua tahun isu ini menghilang.

Inti utama persoalan adalah munculnya kelompok-kelompok tertentu yang tidak puas atas penyelesaian kasus Balibo Five. Hal ini adalah imbas dari penyelesaian kasus Balibo Five yang melibatkan terbatas kepada pejabat tinggi di Indonesia dan Australia. Republik Indonesia memang telah mengklarifikasi kepada Australia bahwa tewasnya lima jurnalis asing adalah murni kecelakaan. Namun hal tersebut tidak serta merta menuntaskan masalah tersebut. Berbagai lembaga swadaya masyarakat masih menuntut keadilan yang masih belum diberikan kepada mereka. Mengutip pernyataan Patrick Borgess (The Jakarta Post, 7 September 2009), Direktur International Center for Transitional Justice Asia: “Tentu membutuhkan waktu yang sangat panjang, mungkin dalam hitungan dekade, bagi rakyat Timor untuk memperoleh keadilan, seperti dalam kasus Khmer Merah di Kamboja dan pemimpin negara lainnya yang telah diadili di pengadilan internasional.”

Film Balibo menjadi instrumen yang efektif bagi kelompok tersebut untuk menarik dukungan dan simpati terkait kasus Balibo Five. Hal ini memang wajar mengingat keberadaan film sebagai salah satu media ampuh yang dapat digunakan untuk menarik dukungan masyarakat seperti yang terjadi pada saat intervensi AS ke Somalia (1992) dan Irak (1991). Dalam bukunya CNN Effect: The Myth of News, Foreign Policy and Intervention, Robert Piers mendeskripsikan bagaimana liputan media khususnya oleh CNN waktu itu (sehingga dikenal sebagai CNN effect) terhadap penderitaan rakyat Somalia telah mendorong pemerintahan Clinton untuk melakukan intervensi kemanusiaan di Somalia dan di Irak. Hal yang sama juga terjadi di Bosnia dan Kosovo. Sehingga tidak tertutup kemungkinan film Balibo ini menjadi media yang efektif untuk menggalang dukungan terhadap penyelesaian kasus Balibo Five. Dan hal ini semakin jelas ketika Kepolisian Federal Australia membuka kembali investigasi kasus kematian lima jurnalis ini pada tanggal 20 Agustus 2009 atau tepat seminggu setelah penayangan perdana film Balibo di Melbourne.

Pelarangan pemutaran film Balibo di Indonesia akan semakin menguatkan kecurigaan bahwa Indonesia “bersalah” dalam kasus Balibo Five ini. Sebelumnya, Pengadilan Coroners Negara Bagian New South Wales pada tahun 2007 telah memutuskan bahwa pasukan khusus TNI (ABRI pada saat itu) yang dipimpin Yunus Yosfiah bertanggung jawab atas pembunuhan lima wartawan asing ini. Presiden Timor Leste Jose Ramos Horta memberikan dukungan terhadap film ini dengan pemberian penghargaan Presidential Medal of Merit kepada sutradara film Balibo Robert Connolly dan produser film Balibo John Maynard pada September 2009. Melihat latar belakang ini, tidak menutup kemungkinan kontroversi film Balibo ini akan semakin menguat dan berpotensi besar untuk merusak hubungan kerjasama Indonesia Australia.

Salah satu solusi yang harus cepat dilakukan adalah memberikan penjelasan secara cepat dan akurat mengenai alasan pelarangan pemutaran film Balibo. Lembaga Sensor Film harus memberikan argumentasi rasional mengapa film Balibo dilarang diputar di Indonesia. Tindakan yang juga harus dilakukan untuk menyelesaikan masalah ini adalah dengan melakukan pendekatan persuasif kepada Australia. First-track diplomacy yang hanya melibatkan elit politik tertentu tidak akan mampu mengatasi masalah ini secara tuntas. Departemen Luar Negeri bersama pihak-pihak terkait dapat memberikan penjelasan dan klarifikasi kepada lembaga swadaya masyarakat, media, keluarga korban dan para pakar sejarah di Australia terkait masalah Balibo ini.

Kesimpulannya adalah film Balibo ini tidak boleh diremehkan karena berpotensi memperburuk hubungan bilateral Indonesia dan Australia. Kasus Balibo Five ini harus diselesaikan dengan cepat dan tuntas agar tidak muncul film Balibo-Balibo selanjutnya.

(Gambar depan diambil dari http://www.theage.com.au/national/balibo-movie-brings-back-memories-for-journo-who-escaped-20090604-bwxk.html)

Komisi HAM ASEAN dan Diplomasi Indonesia

Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) mencatat sejarah baru dengan ditandatanganinya Terms of Reference (ToR) ASEAN Intergovermental Commission on Human Rights (Komisi HAM ASEAN) sebagai hasil penyelenggaraan KTT ke-15 ASEAN yang berlangsung di Hua Hin, Thailand. Komisi HAM ASEAN diharapkan menjadi ujung tombak baru promosi dan perlindungan HAM di ASEAN.

Terdapat dua sisi yang menarik untuk dicermati dilihat dari perspektif ASEAN dan kepentingan Indonesia. Ditinjau dari perspektif ASEAN, pembentukan Komisi HAM ASEAN merupakan sebuah langkah maju dalam penguatan nilai-nilai HAM di ASEAN dan memberikan peluang yang lebih besar akan perbaikan implementasi dan penegakan HAM di ASEAN. Sedangkan dilihat dari kepentingan Indonesia, Komisi HAM ASEAN dapat menjadi salah satu instrumen penguatan peran diplomasi Indonesia berbasis kekuatan norma (normative power) di kawasan Asia Tenggara.

Meskipun dengan kewenangan yang terbatas, Komisi HAM ASEAN memberikan harapan baru baik bagi promosi nilai HAM maupun penyelesaian konflik HAM di ASEAN. Terdapat tiga capaian yang dapat dihasilkan oleh komisi baru ini yaitu pertama, penguatan peran masyarakat sipil sebagai jalur diplomasi baru dalam isu HAM. Kedua, pendekatan dialog oleh Komisi HAM ASEAN dalam promosi dan penyelesaian isu HAM dan terakhir, penguatan gradual fungsi, wewenang dan mandat Komisi HAM ASEAN.

Komisi HAM ASEAN terdiri atas wakil-wakil negara anggota ASEAN yang ditunjuk dari kelompok masyarakat madani dan organisasi HAM. Pembentukan Komisi HAM ASEAN merupakan penerjemahan multi-track diplomacy oleh negara anggota ASEAN dalam isu HAM. Dalam beberapa kasus pelanggaran HAM di kawasan misalnya, ASEAN terlihat begitu lemah karena diplomasi yang dijalankan negara-negara ASEAN – first-track diplomacy – begitu terbatas mengingat prinsip non-intervensi yang berlaku di kawasan. Kehadiran komisi ini diharapkan menjadi terobosan baru karena jaringan masyarakat sipil yang selama ini termarjinalkan dapat dioptimalisasi menjadi jalur diplomasi memajukan perkembangan HAM di ASEAN.

Komisi HAM ASEAN memiliki kewenangan untuk berkonsultasi dan berdialog dengan badan HAM di negara anggota ASEAN, badan HAM kawasan lain atau bahkan Dewan HAM PBB. Sudah terbukti bahwa dalam beberapa kasus, pendekatan berbasis kritik dan pemaksaan tidak efektif dalam penyelesaian isu HAM. Dalam kasus pelanggaran HAM di Myanmar, contohnya, Amerika Serikat dan negara anggota Uni Eropa beramai-ramai menjatuhkan sanksi terhadap Myanmar. Namun sampai saat ini, efektifitas kebijakan sanksi tersebut masih diragukan. Mengutip pernyataan wakil Indonesia dalam Komisi Hak Asasi Manusia ASEAN, Rafendi Djamin, di Tempointeraktif.com (23 Oktober 2009), bahwa dialog antara pemimpin ASEAN dengan wakil masyarakat sipil adalah tradisi baru yang harus diberi apresiasi. Oleh karena itu, promosi dan penyelesaian masalah HAM di ASEAN diharapkan akan jauh lebih efektif dengan pendekatan dialog yang dilakukan oleh Komisi HAM ASEAN.

Komisi HAM ASEAN tentu masih memiliki banyak keterbatasan baik dalam segi fungsi, mandat maupun kesekretariatan seperti yang disuarakan oleh para penggiat HAM selama ini. Namun hal tersebut tidak menutup fakta bahwa Komisi HAM ASEAN memiliki modal awal yang cukup untuk tumbuh menjadi sebuah badan HAM kawasan yang penting di masa depan. Uni Eropa yang dikenal sebagai organisasi kawasan dengan tingkat proteksi HAM yang sangat tinggi ini pun melalui proses perkembangan yang sangat panjang. Oleh karena itu Indonesia harus mengambil peluang ini dengan memimpin transformasi Komisi HAM ASEAN menjadi sebuah badan HAM yang diperhitungkan di dunia internasional.

Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah bagaimana Indonesia memainkan perannya melalui Komisi HAM ASEAN ini. Di tengah kawasan yang memiliki keragaman politik hak asasi manusia yang kompleks, tentu bukan sesuatu yang mudah memperjuangkan Komisi HAM ASEAN sebagai institusi yang solid dan efektif dalam penyelesaian isu HAM. Diperlukan strategi yang tepat agar peran Komisi HAM ASEAN dapat semakin menguat di ASEAN dan diterima oleh negara anggota ASEAN.

Salah satu caranya adalah dengan menggunakan kekuatan norma. Menurut Ian Manner (2005), kekuatan norma adalah kekuatan yang berasal dan bekerja dari sebuah ide, gagasan, nilai dan norma yang dimiliki sebuah aktor internasional. Aspek utama yang terkandung dari kekuatan norma ini adalah penekanan kepada kekuatan dari nilai dan norma untuk mempengaruhi sikap dari negara lain. Berbekal reputasi penyelesaian konflik Aceh dan kasus pelanggaran HAM di Timor Leste, Indonesia seharusnya mampu memanfaatkan potensi kekuatan norma dengan memproyeksikan pengalamannya ke kancah internasional, dan dalam hal ini adalah ASEAN.

Diplomasi Indonesia harus diarahkan untuk mempertahankan komitmen negara anggota ASEAN menjadikan hak asasi manusia sebagai norma dan nilai bersama ASEAN (common values) sebagaimana tercantum dalam Piagam ASEAN. Komitmen tersebut harus disertai dengan dukungan nyata dari negara anggota ASEAN bagi eksistensi dan kemajuan Komisi HAM ASEAN. Tantangan riil yang harus dijawab sesegera mungkin adalah Pemilu Myanmar yang akan dilaksanakan pada tahun 2010 tanpa keikutsertaan tokoh demokrasi Myanmar Aung San Suu Kyi. Menjadi harapan masyarakat ASEAN agar Komisi HAM ASEAN menjadi sebuah solusi efektif bagi masalah-masalah HAM yang selama ini melemahkan peran dan citra ASEAN di kancah internasional.

(Gambar depan dan thumbnail diambil dari www.aseanaffairs.com)

Are sanctions toward Myanmar effective?

Jakarta Globe (April 11 2009) posted an analysis written by Roger Mitton entitled “Extending Sanctions Will Help No One; It’s Now Time to Try a Different Track”. The article is so long that might disinterest reader to read it. It’s surprising to know that the article is fully related to my thesis core problem on how to tackle human rights issue in Myanmar. I and my other fellow argue that economic sanctions will change the junta ruling and my gangster opposition against economic sanctions and support economic cooperation instead. Read more

Bush dilempar sepatu :)

Awalnya biasa-biasa saja mendengar Bush dilempar sepatu dari salah satu stasiun berita elektronik, tetapi melihat videonya di Liputan 6 membuat saya kaget dan heran. Kaget karena baru kali ini saya melihat seorang presiden dilempar sepatu ke wajahnya. Dua kali pula. Saya tidak sedih dengan kejadian tersebut. Bush bukan presiden Indonesia. Apalagi tokoh idola saya. Lemparan sepatu ini bisa dimengerti karena kemarahan yang amat dalam oleh masyarakat Irak atas kebijakan perang Irak yang telah dibuatnya. Keheranan saya muncul mengingat presiden AS termasuk presiden yang mendapat pengawalan paling ketat di dunia. Kemana semua agen Secret Service yang terkenal itu? Read more

And.. facebookers win!

Seluruh dunia kini mengulas keberhasilan Obama memenangi pilpres AS 2008. Meskipun bukan seorang Obamamania, saya tetap mengacungkan dua jempol bagi Obama dan tim kampanyenya. Banyak hal yang baru dan inovatif yang ditampilkan selama kampanye Obama. Salah satunya adalah kampanye 2.0 melalui facebook, myspace, Twitter dan blog. Keberhasilan kampanye daring Obama ini menginspirasi banyak calon pemimpin Indonesia saat ini. Saya mencatat Akbar Tanjung, Fachjroel Rachman, Ratna Sarumpaet, dan calon pemimpin politik lainnya *caleg juga* kini ramai-ramai menyerbu Facebook mengikuti jejak yang dilakukan Obama. Tetapi apakah hal itu akan berhasil? Read more

HAM vs Energy Security

” Factor-in Energy Security…” Kalimat inilah yang paling saya ingat dari seorang Dr. CPF. Luhulima. Pembimbing skripsi saya ini memang luar biasa dalam mencari solusi permasalahan skripsi saya yang agak ribet. Saya sungguh beruntung mendapatkan seorang pembimbing sekaliber Pak Luhulima. Baiklah, saya akan mencoba membagi hasil skripsi saya yang menjadi konteks kalimat judul di atas. Read more

About Suharto

‘Memory says, want to do it right? Don’t count on me…’
– Adrienne Rich, Atlas of a Difficult World

I owe writing this to some people who asked me early this year what my thoughts were of Soeharto. This is now September, so it’s a very tardy reply. A favorite professor once said that if you can’t finish a draft within a certain designated time, it means that you have not thought the issue through. I have not been able to think Soeharto through. I am of course, hardly the only person who is unable to do so. Last March, five former U.S. ambassadors to Indonesia (The Five Sages, they are called, among them Wolfowitz) gathered together in Cosmos Club in DC and shared their memories of him. They too, could only give sketches and glimpses, sometimes anecdotal (many somehow related to animals: Soeharto and his cows. Soeharto and his mesmerizing fish). For a while I felt like I had an excuse: if wise men of America could not think him through, then I should be forgiven– Read more

Cemburu

Menarik sekali setelah membaca tulisan Evi Fitriani pada Kompas hari ini, (23/8) yang berjudul Olimpiade Beijing dan softpower China. Saya jadi tertarik untuk berpikir apa yang diharapkan oleh China dari Olimpiade yang megah ini. Apakah hanya karena China ingin menunjukkan bahwa China adalah negara yang luar biasa hebat? Atau karena ada tujuan lain yang ingin dicapai China? Read more

Reformasi Islam untuk Menantang Benturan Peradaban

Sebenarnya sudah lama saya ingin membaca buku karangan Irshad Manji yang berjudul Faith without Fear atau yang dalam terjemahan Indonesia diberi judul Beriman Tanpa Rasa Takut. Namun baru kini niat itu tersalurkan. Read more

Kritik terhadap Teori Perdamaian Demokratik

Asrudin
(Staff peneliti di Asosiasi Riset Opini Publik Indonesia, penulis di Asrudian Center)

‘even though liberal states have become involved in numerous wars with nonliberal states, constitutionally secure liberal states have yet to engage in war with one another’
Michael Doyle (1983)

If only it were so…

George W. Bush pernah mengatakan bahwa Yesus adalah filsuf politik favoritnya, akan tetapi gagasannya tentang kebijakan luar lebih condong pada filsuf kenamaan asal Konisberg (Jerman) Immanuel Kant. Dalam pidato pelantikan keduanya sebagai presiden, Bush menawarkan suatu formulasi kebijakan luar negeri yang jelas dan tepat mengenai “Perluasan Demokrasi di Luar Negeri Sebagai Kunci bagi Keamanan Domestik Amerika Serikat”. Menurutnya, upaya penyelenggaraan hubungan internasional bersama negara-negara bebas dalam mendorong terciptanya demokrasi adalah suatu pendahuluan untuk mengalahkan musuh kita dan untuk menciptakan perdamaian bersama negara-negara bebas.

Strategi kebijakan luar negeri presiden G.W. Bush ini sesungguhnya didasari oleh teori yang cukup terkenal dalam studi Hubungan Internasional: “Teori Perdamaian Demokratik”, teori yang mengakar kuat dalam essainya Immanuel Kant, Perpetual Peace: A Philosophical Sketch. Dalam essainya, Kant sangat mendukung dibangunnya sistem republikan (demokrasi) dalam kehidupan politik bernegara. Karena baginya, konstitusi republik, disamping karena kemurnian asal usulnya (juga muncul dari kemurnian tentang konsep hukum), (juga memberikan prospek yang menguntungkan terhadap konsekuensi yang diinginkan), yaitu perdamaian abadi (perpetual peace). Alasannya adalah : Read more

Next Page »